Bupati Bogor Setujui Izin Lokasi Taman Pemakaman Bukan Umum

JAKARTA, KOMPAS.com — Bupati Bogor Rachmat Yasin disebut telah menerbitkan izin PT Garindo Perkasa untuk mengelola lahan di Desa Antajaya, Tanjungsari, Bogor, menjadi taman pemakaman bukan umum. Izin tersebut diterbitkan Bupati Bogor sebelum Komisi Pemberantasan Korupsi tangkap tangan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Iyus Djuher.

“Prosesnya sudah selesai, yang mengajukan itu PT Garindo, sudah ada SK (surat keputusan) Bupati, sudah ada kajian lapangan, kajian teknis,” kata Wakil Bupati Bogor Karyawan Faturachman di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Kamis (25/4/2013).

Faturachman usai diperiksa KPK sebagai saksi untuk Iyus Djuher dan empat orang lain yang ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi izin lokasi taman pemakaman bukan umum. Iyus beserta dua orang lainnya, yakni pegawai Pemerintah Kabupaten Bogor Usep Jumenio dan pegawai honorer di Pemkab Bogor Listo Welly Sabu, diduga menerima uang dari Direktur PT Garindo Sentot Susilo dan Nana Supriatna terkait kepengurusan permohoan izin pengelolaan lahan tersebut. Sentot dan Nana juga ditetapkan KPK sebagai tersangka.

Menurut Faturachman, PT Garindo mengajukan permohonan izin lokasi tersebut pada 2012. Sebelum izin diterbitkan, menurutnya, Pemkab Bogor telah melakukan sejumlah kajian. Saat ditanya mengapa Bupati menerbitkan izin pembangunan taman pemakaman itu padahal sebagian lahan di Desa Antajaya tersebut merupakan kawasan konservasi, Faturachman menjawab, ”Izin lokasi tidak menunjukkan kepemilkan, jadi hanya wilayah saja yang kami tunjukkan, jadi tidak menunjukkan kepemilikan.”

Faturachman juga mengatakan, Bupati Bogor menerbitkan izin pengelolaan lahan tersebut atas persetujuan Perhutani. “Itu Perhutani yang mengkaji. Kalau Perhutani bilang tidak bisa, ya tidak bisa, lahannya harus dikurangi 100 hektar, kalau bisa, harus ada proses atau kerja sama,” ucapnya.

Selaku Wakil Bupati Bogor, Faturachman mengaku tidak berwenang memberikan rekomendasi untuk meloloskan permohonan izin PT Garindo atas lahan seluas 100 hektar di Desa Antajaya tersebut.

“Saya tidak punya kewenangan memberikan rekomen, saya hanya memaraf apa yang direkomendasikan. Semua surat SK bupati itu harus diparaf oleh sekda dan wakil bupati,” ujar Faturachman.

Berita terkait dapat diikuti dalam topik:
Kasus Suap Lahan Makam