Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Demokrat: DCS Tak Berdasarkan "Like/Dislike"

Kompas.com - 19/04/2013, 22:59 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Demokrat menjamin daftar calon legislatif sementara (DCS) untuk Pemilu 2014 disusun secara obyektif dengan menampung semua pihak. Penentuan siapa yang dipilih bukan karena suka atau tidak suka.

"Semuanya ditampung, semua diakomodasi disesuaikan dengan kinerja. Tidak ada persoalan like dan dislike. Yang kami gunakan adalah kriteria yang berlaku secara umum," kata Ketua Satgas Penjaringan Caleg Partai Demokrat (PD), Suaidi Marasabessy, di Cibubur, Jawa Barat, Jumat (19/4/2013) malam.

Seperti diketahui, ketika posisi Ketua Umum DPP Demokrat dipegang Anas Urbaningrum, publik menilai ada faksi di internal Demokrat. Konflik terbuka antarkader Demokrat kerap muncul. Namun, para petinggi Demokrat selalu membantah adanya perpecahan di internal.

Suaidi mengatakan, penyusunan DCS baru rampung sore tadi dan akan didaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum Minggu (21/4/2013). Menurut dia, bakal caleg berasal dari berbagai sumber, yakni para kader yang sudah duduk di DPR, pengurus DPP, jajaran Dewan Pembina, Majelis Tinggi, Dewan Kehormatan, pengurus DPD dan DPC, organisasi sayap, simpatisan, dan tokoh masyarakat.

Khusus bakal caleg yang berasal dari incumbent, dari 148 anggota Fraksi Demokrat periode 2009-2014, kata dia, sebanyak 15 orang tak masuk DCS. "Ada yang tidak bakal caleg lagi karena sudah di- PAW (pergantian antar waktu), ada yang meninggal, ada yang telah diangkat jadi bupati. Ada satu orang pindah partai dan satu orang pilih daftar di DPRD. Kemudian dua orang akan ikut pilkada, selebihnya karena masalah umur, kesehatan," ucap dia.

Ketika ditanya bagaimana penentuan nomor urut caleg di daerah pemilihan nantinya, Suaidi menjelaskan, hal itu disesuaikan dengan kinerja mereka selama ini. Salah satu penilaian kinerja, kata dia, berasal dari Ketua Fraksi Demokrat di DPR, Nurhayati Ali Assegaf.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

    Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

    Nasional
    Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

    Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

    Nasional
    Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

    Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

    Nasional
    Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

    Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

    Nasional
    Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

    Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

    Nasional
    'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

    "Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

    Nasional
    Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

    Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

    Nasional
    PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

    PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

    Nasional
    Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

    Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

    Nasional
    Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

    Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

    Nasional
    Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

    Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

    Nasional
    Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

    Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

    Nasional
    KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

    KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

    Nasional
    TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

    TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

    Nasional
    Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

    Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com