Rabu, 3 September 2014

News / Nasional

PKS: Beginilah kalau Presiden Jadi Ketua Umum Partai

Kamis, 18 April 2013 | 11:45 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Jumpa pers yang digelar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Negara, Rabu (17/4/2013) malam, merespons batalnya Yenny Wahid bergabung ke Demokrat mengundang kritik. Presiden menyampaikan pernyataannya di Istana Negara dalam kapasitasnya sebagai Ketua Umum DPP Demokrat. Indra, anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), menilai, apa yang dilakukan Presiden menimbulkan keraguan atas fokus Presiden dalam menjalankan tugas negara dan kepartaian.

"Inilah jadinya apabila seorang presiden merupakan ketua umum Demokrat. Keraguan kita semua bahwa apakah SBY mampu menempatkan diri antara kapasitasnya sebagai Presiden dengan posisinya yang saat bersamaan sebagai Ketua Umum Demokrat semakin nampak jawabannya. Memang SBY sangat sulit memisahkan kedua hal itu," ujar Indra, Kamis (18/4/2013).

Ia menyayangkan tindakan SBY yang berbicara urusan partai dengan menggunakan fasilitas Istana Negara. Menurutnya, hal ini tidak etis. "Istana Negara selayaknya dipergunakan untuk mengurusi persoalan kenegaraan dan rakyat Indonesia, bukan malah dipergunakan untuk fasilitas partai politik tertentu," katanya.

Lebih lanjut, Indra berpendapat, seorang presiden bukanlah milik sebuah partai atau kelompok, melainkan sudah merupakan milik rakyat Indonesia. Oleh karena itu, lanjutnya, seorang presiden seharusnya tidak boleh rangkap jabatan. Seorang presiden harus fokus mengurus negara.

"Ketika presiden rangkap jabatan, maka saya sangat yakin dia tidak akan fokus mengurus negara dan rakyat Indonesia dengan segala permasalahan yang begitu kompleks," ujar Indra. 

Urus partai di Istana

Sebelumnya, dalam jumpa pers di Istana Negara tadi malam, Presiden SBY yang juga Ketua Umum Partai Demokrat merasa nama baiknya tercemar dengan pemberitaan bahwa dirinya menawarkan posisi tertentu di partainya kepada Ketua Umum Partai Kedaulatan Bangsa Indonesia Baru (PKBIB) Zannuba Wahid atau akrab disapa Yenny Wahid. SBY pun menggunakan Kantor Presiden untuk memberikan klarifikasi terkait kapasitasnya sebagai politisi Partai Demokrat, bukan kepala negara.

SBY menceritakan bahwa pertemuannya dengan Yenny bersama sang ibunda, Sinta Nuriyah Wahid, di Puri Cikeas beberapa waktu lalu membahas berbagai persoalan di negeri itu. SBY mengaku sempat berdiskusi dengan Yenny tentang kemungkinan berada di dalam satu partai. Akan tetapi, SBY membantah dia menawarkan posisi tertentu kepada Yenny.

"Tidak ada sama sekali Mbak Yenny katakanlah mengharapkan posisi tertentu atau jabatan tertentu. Tidak ada. Kalau diberitakan Mbak Yenny ingin menjabat wakil ketua umum Demokrat, tidak ada. Kasihan beliau, tidak ada seperti itu," kata SBY.

"Demikian juga saya dengan inti pembicaraan bagaimana menyelaraskan perjuangan kita ke depan juga tidak pernah tawarkan kepada Mbak Yenny posisi ini posisi itu. Ini yang real, ini yang betul. Saya tidak pernah tawarkan dan Mbak Yenny tidak pernah mengharapkan, apalagi meminta," tambahnya.

SBY pun mengaku menghormati keputusan Yenny Wahid yang akhirnya mengurungkan niatnya bergabung ke Partai Demokrat.


Penulis: Sabrina Asril
Editor : Inggried Dwi Wedhaswary