Mendagri: RUU Ormas yang Baru Penting

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi menilai bahwa Rancangan Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) yang baru penting untuk disahkan. Ia mengungkapkan, pemerintah ragu untuk tetap menerapkan UU Ormas yang lama, yakni Nomor 8 Tahun 1985 yang dianggap sudah tidak relevan.

"Kalau ormas ini tidak diatur, maka Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 yang berlaku sehingga pemerintah dalam menerapkan undang-undang itu menjadi ragu," ujar Gamawan di Kompleks Parlemen, Jumat (12/4/2013).

Gamawan mengatakan, keraguan pemerintah menerapkan UU Ormas yang lama itu muncul karena sudah tidak sesuai lagi dengan semangat amandemen dalam UUD 1945.

"Yang lama ini tidak mengakomodasi masyarakat karena sudah tidak up to date. UUD sudah empat kali amandemen, sudah tidak sesuai zaman sehingga undang-undang ini perlu disesuaikan," katanya.

Menurutnya, lahirnya RUU Ormas ini sama sekali tidak bertujuan mengembalikan kondisi Indonesia seperti Orde Baru. Pada UU yang lama, sanksi terhadap ormas justru jauh lebih ketat.

"Ormas yang dianggap menghalangi pembangunan saja bisa dibubarkan. Apa kita mau pakai undang-undang itu? Kan tidak," ujarnya.

Namun, ia menyatakan setuju dengan penundaan RUU Ormas untuk memberikan waktu sosialisasi RUU ini kepada masyarakat yang masih menolaknya. "Mungkin saja mereka yang menolak ini karena tidak memahami seluruhnya, membaca hanya sepotong-sepotong saja. Jadi tidak apa-apa, biarkan untuk sosialisasi. Semoga," ungkap Gamawan.

Sebelumnya, Pansus RUU Ormas akhirnya sepakat menunda pengesahan rancangan undang-undang ini. Sedianya, pengesahan dilakukan dalam rapat paripurna pada Jumat (12/4/2013) pagi ini. Ketua Pansus RUU Ormas Abdul Malik Haramain mengatakan, penundaan juga dilakukan karena masih ada penyusunan bagian penjelasan yang belum rampung.

"Akhirnya ditunda dan alasan penundaan itu sebenarnya teknis karena substansi secara principal, isinya sudah disepakati semua fraksi, termasuk perubahan terakhir yang diusulkan Muhammadiyah itu sudah kita akomodasi. Hanya penjelasan belum rapi, ada beberapa redaksi yang belum rapi, faktor teknis prosedur aja," ujar Malik.

Dengan belum selesainya penyusunan bagian penjelasan RUU ini, kata Malik, maka Pansus pun tidak akan membawanya ke rapat paripurna. Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini pun berpandangan bahwa seluruh fraksi telah sepakat untuk tidak membatalkan keseluruhan pembahasan RUU Ormas. Pasalnya, kata Malik, RUU ini masih dianggap penting.

Rencana pengesahan RUU Ormas ini sempat mendapat penolakan dari Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Majelis Ulama Indonesia (MUI), Kontras, Elsam, dan Imparsial. Sejumlah elemen buruh pun menolak kehadiran RUU ini. Mereka rencananya akan melakukan aksi unjuk rasa besar hari ini, tetapi akhirnya urung dilakukan karena pengesahan RUU Ormas ditunda.