Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Konvensi Demokrat Buka Peluang Pramono Edhie Jadi Capres

Kompas.com - 09/04/2013, 21:27 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Konvensi Partai Demokrat untuk menjaring calon presiden akan membuka peluang munculnya calon-calon eksternal sebagai kandidat presiden. Salah satunya yang diperkirakan berpeluang kuat mendapat dukungan jika mengikuti konvensi adalah Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Pramono Edhie Wibowo.

"Akhir Mei beliau akan pensiun. Kalau konvensi dilakukan tahun depan, tandanya dia (Pramono) sudah bebas. Bisa saja," ujar Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Max Sopacua di Gedung Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (9/4/2013).

Menurut Max, calon-calon eksternal yang selama ini disebut-sebut sebagai calon presiden dari Partai Demokrat sebenarnya bukan tidak mungkin ikut konvensi. Meski bukan kader, mereka memiliki kedekatan emosional dengan Partai Demokrat seperti Pramono Edhie, Menkopolhukam Djoko Suyanto, Menteri BUMN Dahlan Iskan, dan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD.

"Selama ini mereka adalah partisipan dalam lingkungan Demokrat. Saya anggap mereka itu internal kami, jadi konvensi ini memang bisa menampung mereka yang dekat dengan Demokrat meski bukan kader," ucap Max.

Lebih lanjut, Max mengaku belum mengetahui mekanisme konvensi yang akan digunakan Partai Demokrat. Wacana ini belum digodok di internal partai, baru sebatas ide dari Ketua Umum Susilo Bambang Yudhoyono.

"Saya enggak tahu apakah nanti menyangkut pembukaan capres dari luar atau hanya dari internal. Ini kan baru keinginan Pak SBY untuk membangun demokratisasi sehingga pemilihan capres bukan atas dasar suka atau tidak suka," jelasnya.

Mekanisme konvensi dalam memilih calon presiden sudah pernah diterapkan Partai Golkar pada Pemilu 2009 silam. Mekanisme ini membuka selebar-lebarnya kandidat yang ingin maju sebagai presiden baik dari kalangan internal dan eksternal untuk berkompetisi dengan kandidat-kandidat lainnya.

Di satu sisi, mekanisme ini akan membuka peluang banyaknya kandidat yang akan mendaftar, tetapi di sisi lain mekanisme ini juga memerlukan biaya yang besar. Selama ini penentuan calon presiden dari Partai Demokrat dilakukan melalui mekanisme internal Majelis Tinggi Partai Demokrat.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti juga Kebagian

    Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti juga Kebagian

    Nasional
    Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

    Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

    Nasional
    Projo: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

    Projo: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

    Nasional
    Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

    Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

    Nasional
    5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

    5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

    Nasional
    Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

    Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

    [POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

    Nasional
    Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

    Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

    Nasional
    Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

    Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

    Nasional
    Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

    Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

    Nasional
    Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

    Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

    Nasional
    Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

    Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

    Nasional
    Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

    Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

    Nasional
    Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

    Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com