Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kompolnas Siapkan 8 Nama Calon Kapolri

Kompas.com - 09/04/2013, 21:27 WIB
Dian Maharani

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) sedang menyiapkan delapan nama calon Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) untuk diserahkan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Tak hanya nama, Kompolnas juga akan menyerahkan rekam jejak mereka.

"Ada sekitar delapan nama yang bakal kami godok. Tentu semua orang ini akan kami dalami track record-nya," kata anggota Kompolnas, Edi Saputra Hasibuan, Selasa (9/4/2013).

Edi menjelaskan, nama-nama yang sedang disiapkan tersebut terdiri dari jenderal bintang dua dan tiga. Calon tersebut memiliki masa tugas lebih dari dua tahun. Kompolnas juga berharap masyarakat dapat memberikan informasi akurat untuk mendata rekam jejak calon Kapolri.

Menurut Edi, rekam jejak para calon Kapolri sangat diperlukan agar nantinya dapat diterima masyarakat. "Kita ingin Kapolri ke depan, selain integritasnya bagus, juga diharapkan mendapat dukungan dari masyarakat. Banyak calon yang bagus, tapi masyarakat kurang menerima karena berbagai isu negatif terhadap dirinya," ujar Edi.

Saat ini Kapolri dijabat oleh Jenderal (Pol) Timur Pradopo. Dia mulai menjabat pada 22 Oktober 2010, menggantikan Jenderal (Pol) Bambang Hendarso Danuri. Pria kelahiran 10 Januari 1956 itu sedianya akan memasuki masa pensiun pada Januari 2014. Presiden Yudhoyono mengatakan bahwa Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono dan Kapolri Jenderal Timur Pradopo akan diganti pada Agustus atau September 2013.

"Panglima TNI akan memasuki masa pensiun. Kapolri sebenarnya sampai Januari tahun depan. Tapi, karena Kapolri memiliki tugas penting berkaitan dengan Pemilu 2014, justru penggantiannya tidak bisa mendekati tahun itu," kata Presiden SBY dalam wawancara dengan Majalah Tempo.

Dalam wawancara yang dilaksanakan di Wisma Negara, Jakarta, Jumat (5/4) pekan lalu itu, Presiden menyebutkan bahwa Panglima TNI diganti karena faktor usia. Adapun untuk Kapolri, menurut Presiden, diperlukan figur baru yang cakap dan bisa menjalankan tugas. Tidak hanya untuk mengamankan Pemilu 2014, tapi juga mengatasi berbagai gangguan keamanan.

Apakah Presiden tidak puas dengan Kapolri sekarang? "Saya tidak menyatakan seperti itu. Permasalahan yang menyangkut keamanan masyarakat memang kompleks. Tidak mudah menyalahkan Kapolri," ujar Presiden.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gerindra Sebut Jokowi Justru Dorong Prabowo untuk Bertemu Megawati

Gerindra Sebut Jokowi Justru Dorong Prabowo untuk Bertemu Megawati

Nasional
Tak Cemas Lawan Kandidat Lain pada Pilkada Jatim, Khofifah: Kenapa Khawatir?

Tak Cemas Lawan Kandidat Lain pada Pilkada Jatim, Khofifah: Kenapa Khawatir?

Nasional
Khofifah Tolak Tawaran Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran, Pilih Maju Pilkada Jatim

Khofifah Tolak Tawaran Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran, Pilih Maju Pilkada Jatim

Nasional
Soal Duetnya pada Pilkada Jatim, Khofifah: Saya Nyaman dan Produktif dengan Mas Emil

Soal Duetnya pada Pilkada Jatim, Khofifah: Saya Nyaman dan Produktif dengan Mas Emil

Nasional
Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

Nasional
Respons Luhut Soal Orang 'Toxic', Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Respons Luhut Soal Orang "Toxic", Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Nasional
Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Nasional
Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Nasional
Mencegah 'Presidential Club' Rasa Koalisi Pemerintah

Mencegah "Presidential Club" Rasa Koalisi Pemerintah

Nasional
Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasional
Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Nasional
PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

Nasional
Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang 'Toxic' di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang "Toxic" di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Nasional
Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Nasional
BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena 'Heatwave' Asia

BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena "Heatwave" Asia

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com