Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Konvensi Capres Demokrat karena Belum Ada Figur Pengganti SBY

Kompas.com - 08/04/2013, 22:07 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat, Melanie Leimena, tak menampik ketergantungan partainya yang terlalu besar terhadap sosok Susilo Bambang Yudhoyono selaku pendiri partai dan kini menjadi Ketua Umum Partai Demokrat. Melanie melihat, hingga saat ini, belum ada figur internal yang menonjol untuk menggantikan SBY.

Dengan kondisi itu, Melanie melihat bawah mekanisme konvensi sangat diperlukan Partai Demokrat dalam menyiapkan calon presiden yang diusung.

"Selama ini, kami memang harus akui ikon Demokrat ada pada Pak SBY. Kami belum ada calon internal sehingga calon eksternal bisa bersaing menjadi yang terbaik melalui konvensi," ujar Melanie di Kompleks Parlemen, Senin (8/4/2013).

Melanie menilai, belum adanya figur internal yang menonjol di partainya saat ini disebabkan ada persoalan konsolidasi yang cukup merepotkan dalam Partai Demokrat. Hal itu mengakibatkan seluruh kader harus fokus melakukan konsolidasi terlebih dulu dan belum memikirkan kandidat capres.

Melanie membantah saat dikatakan mekanisme konvensi ini adalah salah satu bentuk ketidakpercayaan SBY akan kader-kader yang dimiliki Partai Demokrat. Menurutnya, calon presiden dari kalangan eksternal pun tidak serta-merta akan diusung partainya. Melanie mengatakan, Partai Demokrat akan sangat berpatokan pada hasil survei. "Kalau ternyata jelek surveinya, calon eksternal itu juga tidak akan dipilih," ujar Melanie.

Ia mengatakan, mekanisme konvensi bisa menjaring calon-calon non-kader Partai Demokrat, seperti Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Pramono Edhie Wibowo, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD, dan Menko Polhukam Djoko Suyanto. "Kalaupun kader internal yang paling memungkinkan menggantikan Pak SBY, hanya Bu Ani. Namun, Pak SBY katakan tak mau ada keluarganya yang maju, jadi ya, makanya kita tunggu saja hasil dari konvensi ini," kata Melanie.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

    Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

    Nasional
    Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

    Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

    [POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

    Nasional
    Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

    Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

    Nasional
    Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

    Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

    Nasional
    Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

    Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

    Nasional
    Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

    Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

    Nasional
    Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

    Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

    Nasional
    Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

    Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

    Nasional
    Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

    Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

    Nasional
    Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

    Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

    Nasional
    KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

    KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

    Nasional
    Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

    Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com