Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Presiden: Prajurit Kopassus Kesatria

Kompas.com - 05/04/2013, 14:22 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengomentari sikap 11 anggota Grup II Komando Pasukan Khusus (Kopassus) Kartosura, Jawa Tengah, yang mengaku sebagai pelaku pembunuhan empat tersangka yang ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Cebongan, Sleman, DI Yogyakarta.

Awalnya, Presiden menyebut tindakan main hakim sendiri tidak dibenarkan di dalam negara hukum meskipun Presiden tahu bahwa penyerangan di Lapas Cebongan karena jiwa korsa setelah tewasnya Serka Heru Santoso oleh kelompok preman. Terkait pembunuhan Santoso, Presiden menyebut sadis.

Pembunuhan sadis itu, tambah Presiden, yang membakar emosi para pelaku hingga akhirnya membunuh empat tersangka di Lapas Cebongan. Terkait pembunuhan empat tahanan itu, Presiden menyebut tidak dibenarkan.

"Saya dapatkan laporkan semuanya, para prajurit yang melakukan tindakan itu tampil secara bertanggung jawab, secara kesatria, dan siap mendapatkan sanksi hukum apa pun. Demikian juga para komandan akan ikut bertanggung jawab semuanya," kata Presiden, di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Jumat (5/4/2013). Presiden didampingi Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi dan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi.

Selain itu, kata Presiden, pengakuan para prajurit itu melegakan. "Bagi saya, itu melegakan. Itu sifat kwsatria, bertanggung jawab atas apa yang dilakukan, tapi memberikan pembelajaran yang baik bahwa itulah prajurit sejati yang tentunya harus ditunjukkan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa mereka bertanggung jawab. Setelah itu, tentu hukum harus ditegakkan seadil-adilnya," kata Presiden.

Sebelumnya, sebelum terungkap siapa para pelakunya, Presiden sempat mengomentari peristiwa di LP Cebongan. Melalui Staf Khusus Presiden bidang Politik Daniel Sparringa, Presiden menyebut pembunuhan brutal terhadap empat tersangka adalah serangan langsung terhadap kewibawaan negara.

Selain telah menghasilkan ancaman serius terhadap rasa aman publik, Presiden SBY menyatakan serangan itu juga menghancurkan kepercayaan publik terhadap supremasi hukum.

"Presiden menegaskan bahwa kewibawaan negara harus dipulihkan dan kepercayaan rakyat terhadap hukum tidak boleh berkurang karena peristiwa ini. Presiden SBY menyeru agar masyarakat ikut memberi dukungan dan mengawal proses penyelidikan ini," kata Daniel.

Ikuti berita terkait dalam topik:
Anggota Kopassus Serang Lapas Cebongan

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Kapolri Beri Penghargaan ke 11 Personel di Pegunungan Bintang, Papua

    Kapolri Beri Penghargaan ke 11 Personel di Pegunungan Bintang, Papua

    Nasional
    Pegawai Kementan Bikin Perjalanan Dinas Fiktif demi Penuhi Kebutuhan SYL

    Pegawai Kementan Bikin Perjalanan Dinas Fiktif demi Penuhi Kebutuhan SYL

    Nasional
    Sidang SYL, Saksi Ungkap Permintaan Uang Rp 360 Juta untuk Sapi Kurban

    Sidang SYL, Saksi Ungkap Permintaan Uang Rp 360 Juta untuk Sapi Kurban

    Nasional
    Hadiri Perayaan Ultah Hendropriyono, Prabowo Dihadiahi Patung Diponegoro

    Hadiri Perayaan Ultah Hendropriyono, Prabowo Dihadiahi Patung Diponegoro

    Nasional
    Menag Minta Jemaah Jaga Kesehatan, Suhu Bisa Capai 50 Derajat Celsius pada Puncak Haji

    Menag Minta Jemaah Jaga Kesehatan, Suhu Bisa Capai 50 Derajat Celsius pada Puncak Haji

    Nasional
    Tinjau Pasar Baru di Karawang, Jokowi: Harga Cabai, Bawang, Beras Sudah Turun

    Tinjau Pasar Baru di Karawang, Jokowi: Harga Cabai, Bawang, Beras Sudah Turun

    Nasional
    KPK Sebut Eks Dirut Taspen Kosasih Rekomendasikan Investasi Rp 1 T

    KPK Sebut Eks Dirut Taspen Kosasih Rekomendasikan Investasi Rp 1 T

    Nasional
    Hakim MK Tegur Kuasa Hukum KPU karena Tidak Rapi Menulis Dokumen

    Hakim MK Tegur Kuasa Hukum KPU karena Tidak Rapi Menulis Dokumen

    Nasional
    Jokowi Tanggapi Santai soal Fotonya yang Tak Terpasang di Kantor PDI-P Sumut

    Jokowi Tanggapi Santai soal Fotonya yang Tak Terpasang di Kantor PDI-P Sumut

    Nasional
    Cuaca di Arab Saudi 40 Derajat, Jemaah Haji Diminta Jaga Kesehatan

    Cuaca di Arab Saudi 40 Derajat, Jemaah Haji Diminta Jaga Kesehatan

    Nasional
     Saksi Ungkap Direktorat di Kementan Wajib Patungan untuk Kebutuhan SYL

    Saksi Ungkap Direktorat di Kementan Wajib Patungan untuk Kebutuhan SYL

    Nasional
    Pertamina Patra Niaga Akan Tetap Salurkan Pertalite Sesuai Penugasan Pemerintah

    Pertamina Patra Niaga Akan Tetap Salurkan Pertalite Sesuai Penugasan Pemerintah

    Nasional
    Menteri KP Targetkan Tambak di Karawang Hasilkan 10.000 Ikan Nila Salin Per Tahun

    Menteri KP Targetkan Tambak di Karawang Hasilkan 10.000 Ikan Nila Salin Per Tahun

    Nasional
    KPK Percaya Diri Gugatan Praperadilan Karutan Sendiri Ditolak Hakim

    KPK Percaya Diri Gugatan Praperadilan Karutan Sendiri Ditolak Hakim

    Nasional
    Soal Kasus Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, KPK Diminta Evaluasi Teknis OTT

    Soal Kasus Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, KPK Diminta Evaluasi Teknis OTT

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com