Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kompolnas: Pengamanan Lapas Harus Dievaluasi

Kompas.com - 27/03/2013, 22:59 WIB
Kontributor Bandung, Rio Kuswandi

Penulis

BANDUNG, KOMPAS.com - Anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Edi Saputra Hasibuan menegaskan bahwa pengamanan Lapas harus dievaluasi. Seperti diketahui telah terjadi penyerangan Lapas Cebongan, di Sleman, Yogyakarta, Sabtu (23/3/2013) dini hari.

Edi mengatakan, kejadian seperti ini menjadi perhatian pihak Kompolnas agar para anggota lebih sigap dan lebih siap mengamankan, khususnya di lapas. Ia juga menilai kasus ini merupakan kasus yang sangat besar yang telah mencuat ke tingkat international.

Kompolnas juga menganggap bahwa tidak adanya pengamanan dari pihak kepolisian adalah merupakan sebuah kejanggalan besar. Pihak Lapas telah meminta, tapi tidak direspon oleh polisi setempat.

"Dengan kejadian ini akan menjadi proteksi buat kita ke depannya. Tentunya harus mendapat perhatian dari kita, paling tidak upaya pengamanan itu harus ditingkatkan," kata Edi saat dihubungi melalui sambungan telepon, Rabu (27/3/2013).

Ia mengatakan, Kompolnas mendukung dan menekankan penambahan anggota untuk pengamanan di Lapas, baik dari pihak Polri ataupun TNI. Namun, dikatakannya, hal itu tergantung permintaan dari pihak Lapas, apakah diperlukan penambahan anggota atau tidak.

"Sementara ini kan penjaga dilapas hanya dari pihak internal saja, pengamanan dari kesatuan tertentu tidak ada, ya, kalau sipil di dalam lapas meminta, ya bisa saja, kita setujui pemintaan itu, baik dari institusi Polri ataupun TNI, kita bisa back up, dan itu kita akan lakukan secara cepat," ujarnya. "Mungkin, hal ini penambahan bagus dilakukan, agar ke depan kasus besar seperti ini tidak terjadi lagi," harapnya.

Hanya saja, pihak Kompolnas meminta khususnya kepada Polri, agar tidak melakukan hal - hal yang tidak diinginkan, namun Edi tidak membicarakan apa hal-hal yang tidak diinginkan tersebut.

"Hanya kita tekankan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan," tegasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Bingung Mau Siapkan Jawaban

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Bingung Mau Siapkan Jawaban

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Nasional
Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Nasional
Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Nasional
Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com