Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Studi Banding Santet Jadi Olok-olok di Twitter

Kompas.com - 22/03/2013, 16:32 WIB
Lariza Oky Adisty

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Studi banding anggota Komisi III ke Eropa terkait pasal santet yang ada di dalam penyusunan RUU KUHP mengundang cemoohan di jejaring sosial Twitter. Tak ada satu pun yang menanggapi positif rencana studi banding tersebut.

"Negara paling mistis DPR-nya mau studband ke Eropa masalah Santet. Sebagai warga negara yg setannya paling serem se-dunia gua merasa gagal," kata pemilik akun @Ijey, Jumat (22/3/2013).

"DPR study banding Pasal Santet ke Belanda? Itu goblok sekali karna: 1.Santet itu omong kosong, 2.Harusnya ke Rumania nyet," begitu kicau @Mossad35 yang mempertanyakan pilihan negara tujuan Komisi III.

"Baru buka TL, baru tau anggota DPR yang terhormat studi banding ke Eropa tentang.....santet. Wow cerdas banget sampe pingin nangis!" kata @widwardani.

Bukan hanya itu, seorang pengguna Twitter @nurinurii mengaitkan rencana studi banding ini dengan dua film blockbuster Hollywood yang bercerita mengenai sosok pemburu vampir dan penyihir jahat, Abraham Lincoln: Vampire Hunter dan Hansel and Gretel Witch Hunters.

"Lama-lama Abraham Lincoln, Hansel dan Gretel jadi The Dukun Santet Hunter. Karena vampire udah ngga jaman di tahun 2013," katanya.

Nurinurii bukanlah satu-satunya pengguna Twitter yang menghubungkan rencana pembahasan RUU santet ini dengan budaya populer. Sejumlah pengguna Twitter bahkan mengaitkan isu RUU santet ini dengan saga Harry Potter karya JK Rowling yang memang bercerita seputar dunia sihir.

"Sekolah Tinggi Ilmu Santet dan Ilmu Pelet Hogwarts menerima studi banding dari Parlemen Indonesia," tulis pemilik akun @demityang2an.

"Oh jadi Studi Banding DPR demi mendalami Pasal Santet ke Eropa itu mungkin Observasi Hogwarts ya? Harry Potter? HAHA EPIC!! :))" tulis @aisaesa.

Rencana kunjungan Komisi III ini menjadi perdebatan lantaran sejumlah pasal yang dianggap kontroversial dalam penyusunan RUU KUHP, seperti santet dan penyadapan. Menurut anggota Komisi III dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Dimyati Natakusumah, persoalan mengenai santet dan penyadapan tersebut memang bisa dipelajari melalui penelitian internet.

"Tapi, kalau secara langsung kan lebih enak didengarnya dan akuntabel," katanya, Jumat (22/3/2013).

Ia pun mengemukakan alasannya membahas pasal mengenai santet. Menurutnya, persoalan santet harus segera diatur agar tidak terjadi aksi main hakim sendiri, dan banyak orang musyrik percaya pada santet.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

    Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

    Nasional
    Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

    Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

    Nasional
    Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

    Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

    Nasional
    Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

    Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

    Nasional
    Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

    Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

    Nasional
    Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

    Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

    Nasional
    Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

    Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

    Nasional
    Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

    Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

    Nasional
    Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

    Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

    Nasional
    PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

    PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

    Nasional
    Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

    Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

    Nasional
    Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

    Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

    Nasional
    Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

    Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

    Nasional
    Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

    Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com