Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Masih Ketua DPR, Marzuki Alie Dianggap Tak Tepat Jadi Ketum

Kompas.com - 11/03/2013, 13:21 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat Ramadhan Pohan menilai, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Marzuki Alie tak tepat mengisi jabatan ketua umum baru Partai Demokrat. Sebab, ia masih berstatus sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat. Sebelumnya, Marzuki menyatakan kesiapannya maju dalam bursa ketua umum Partai Demokrat.

"Yang paling siap memang Pak Marzuki Alie. Tapi terus DPR bagaimana? Kalau Pak Anas yang lalu kan sudah meninggalkan kursi DPR-nya," ujar Ramadhan Pohan, di Gedung Kompleks Parlemen, Senin (11/3/2013).

Menurutnya, secara kemampuan, Marzuki Alie terbilang mumpuni karena kerap turun langsung ke lapangan bertemu para kader dan masyarakat di seluruh daerah. Namun, ia menyangsikan jika Marzuki tetap menjalankan tugasnya sebagai Ketua DPR sekaligus ketua umum. "Akan jomplang nanti karena DPR harus terus dikawal. Pak Marzuki itu orangnya tegas dan dia man of action, tepat. Yang tidak tepat itu kan Ketua DPR," paparnya.

Ramadhan juga membantah wacana pencalonan kembali mantan Ketua Umum Partai Demokrat Hadi Utomo. "Pak Hadi Utomo sudah lengser keprabon. Jangan ditarik-tarik lagi," ujar Ramadhan.

Seperti diberitakan, Anas Urbaningrum keluar dari Partai Demokrat setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek Hambalang. Posisi Ketua Umum Partai Demokrat kini masih kosong. Belum dipastikan kapan kongres luar biasa (KLB) untuk menentukan ketua umum baru akan dilakukan. Namun, saat ini sejumlah nama beredar, mulai dari kader internal seperti Marzuki Alie hingga kalangan eksternal Djoko Suyanto dan Pramono Edhie. Marzuki Alie sempat mengatakan siap maju menjadi ketua umum jika memang dihendaki kader Partai Demokrat.

"Saya ini orangnya selalu melaksanakan kewajiban. Kalau ada niat kader, harus dihargai. Jadi ketua umum atau tidak, nanti akan ada di kongres," kata Marzuki di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (28/2/2013).

Namun, dia mengatakan, peluang kader lain juga masih sama besarnya untuk mengisi kursi jabatan itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Bingung Mau Siapkan Jawaban

    Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Bingung Mau Siapkan Jawaban

    Nasional
    Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

    Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

    Nasional
    Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

    Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

    Nasional
    Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

    Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

    Nasional
    KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

    KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

    Nasional
    PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

    PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

    Nasional
    Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

    Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

    Nasional
    Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

    Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

    Nasional
    Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

    Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

    Nasional
    Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

    Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

    Nasional
    Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

    Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

    Nasional
    Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

    Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

    Nasional
    Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

    Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

    Nasional
    Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

    Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

    Nasional
    Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

    Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com