Sanksi Sosial untuk Partai Politik Islam Lebih Berat

JAKARTA, KOMPAS — Sanksi sosial terhadap partai politik Islam yang terlibat korupsi dinilai lebih berat dari pada sanksi sosial terhadap partai nasionalis. Hal itu terjadi karena harapan masyarakat terhadap partai politik Islam dan politisi dari partai itu lebih besar daripada politisi partai nasionalis.

Demikian benang merah dalam diskusi Pemimpinku Berkarakter Quran: Perspektif Menghadapi 2014, di Jakarta, Minggu (10/3/2013). Pembicara dalam diskusi itu adalah Wakil Menteri Agama Nasaruddin Umar; mantan Menteri Negara Pemuda dan Olahraga Adhyaksa Dault; Sekretaris Jenderal Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia Bachtiar Nasir; pengajar Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Burhanuddin Muhtadi; dan Ketua Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Tazkia Syafii Antonio.

Menurut Burhanuddin, masyarakat mempunyai ekspektasi yang tinggi terhadap politisi dari parpol Islam. ”Masyarakat tentu berharap perilaku politisi dari partai Islam lebih baik daripada partai non-Islam,” katanya. Namun, nyatanya, perilaku politisi partai politik Islam tak jauh berbeda dengan politisi lain.

Kasus korupsi yang melibatkan sejumlah politisi dari partai Islam menunjukkan bahwa politisi partai Islam tidak bisa mewujudkan kesesuaian antara perkataan dan tindakan. ”Akibatnya, partai Islam akhirnya hanya dianggap ’jualan agama’ saja,” kata Burhanuddin.

Karena politisi dari partai Islam diharapkan berperilaku lebih baik, saat mereka terlibat korupsi, masyarakat akan memberi sanksi yang lebih berat. ”Itulah kenapa elektabilitas partai Islam beberapa tahun ini menurun, padahal secara sosiologis masyarakat Indonesia makin Islami,” kata Burhanuddin.

Pragmatisme politik

Bachtiar memaparkan, banyak politisi dari partai Islam yang tidak berperilaku sesuai nilai-nilai Al Quran. Mereka dinilai tak bisa mengelak dari tuntutan pragmatisme politik. ”Politisi parpol Islam itu kurang tangguh dalam menerapkan nilai-nilai agama sehingga perilaku mereka tak ekuivalen dengan ajaran agama,” ujarnya.

Menurut Adhyaksa, karakter politisi Islam di Indonesia sekarang sangat jauh dari karakter para pemimpin Islam pada masa lalu. ”Para khalifah Islam pada masa lalu itu sangat memerhatikan rakyat sehingga ada khalifah yang menjabat sebentar saja sudah bisa membuat rakyat sejahtera. Ini yang enggak terjadi sekarang,” paparnya.

Syafii Antonio menyatakan, terjebaknya politisi Islam dalam perilaku korup terjadi karena mereka tak mampu menahan godaan untuk memperkaya diri sendiri. ”Sekarang kan, di mana-mana politisi harus mengeluarkan uang banyak untuk menjabat sehingga begitu menjabat mereka harus berupaya untuk balik modal,” ungkapnya. (K02)