Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Setgab Minta Timwas Century Tak Buat Kegaduhan Politik

Kompas.com - 05/03/2013, 17:39 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretariat Gabungan (Setgab) melakukan rapat koordinasi kemarin, Senin (4/3/2013). Di dalam rapat yang dihadiri partai-partai koalisi itu dicapai kesepakatan terkait kasus Bank Century, Timwas skandal ini diminta tak menimbulkan kegaduhan politik baru.

"Mengenai Timwas Century, kami mengharapkan timwas bekerja secara profesional, tidak membuat kegaduhan politik dan menjadi masalah baru," ujar Ketua Fraksi PPP Hasrul Azwar di Gedung Kompleks Parlemen, Selasa (5/3/2013). Dia mengatakan rapat itu dilakukan tadi malam di Sekretariat Setgab di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat.

HasrulIa menjelaskan awalnya pertemuan Setgab digelar untuk membahas RUU Pilpres, kasus Century, dan pencalonan Gubernur Bank Indonesia (BI). "Tapi akhirnya hanya Century dan Gubernur BI yang dibahas. Untuk Century, diharapkan lebih arif menyikapi persoalan itu. Sementara keputusan Gubernur BI, kami sepakat mendukung Agus Martowardojo," ucap Hasrul.

Setgab merupakan semacam forum komunikasi di antara partai-partai koalisi pendukung SBY dan Boediono. Di dalamnya ada enam partai, yaitu Partai Demokrat, Partai Golkar, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Amanat Nasional.

Menurut Hasrul, rapat semacam itu adalah hal yang lumrah dilakukan oleh Setgab. "Biasa saja membahas perkembangan politik termasuk di timwas Century sendiri tentang kedatangan ke rumah Anas apa urgensinya, kepentingan, dan hasilnya," kata Hasrul. Di dalam pertemuan itu, lanjutnya, Partai Demokrat mengimbau Timwas Century bekerja sesuai dengan kewenangannya dan tidak mencampuri persoalan politik.

Seperti diberitakan, tim kecil dari Timwas Century mendatangi kediaman Anas Senin (4/3/2013). Kedatangan tim kecil itu merupakan tindak lanjut dari pengakuan Ketua Bapilu Partai Hanura yang juga rekan Anas Yuddy Chrisnandi. Dia mengungkapkan niat Anas untuk membongkar kasus Century sebagai "halaman kedua" yang disebut Anas dalam pidato pengunduran dirinya dari Partai Demokrat.

Saat berdiskusi dengan tim kecil, Anas mengungkapkan empat nama baru, di antaranya merupakan politisi dan pengusaha yang diduga mengetahui banyak tentang bail out Century sebesar Rp6,7 triliun. Namun tim sudah bersepakat dengan Anas tidak akan membuka nama-nama tersebut saat ini.

Berita terkait dapat dibaca dalam topik: Apa Kabar Kasus Century

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

    Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

    Nasional
    MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

    MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

    Nasional
    Paradoks Sejarah Bengkulu

    Paradoks Sejarah Bengkulu

    Nasional
    Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

    Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

    Nasional
    Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

    Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

    Nasional
    Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

    Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

    Nasional
    Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

    Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

    Nasional
    Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

    Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

    Nasional
    Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

    Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

    Nasional
    Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

    Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

    Nasional
    Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

    Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

    Nasional
    KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

    KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

    Nasional
    Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

    Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

    Nasional
    Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi 'Doorstop' Media...

    Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi "Doorstop" Media...

    Nasional
    Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

    Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com