Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

SBY: Anas, Fokus ke Proses Hukum

Kompas.com - 03/03/2013, 10:24 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat yang juga Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono akhirnya angkat bicara terkait penetapan tersangka Anas Urbaningrum oleh Komisi Pemberantasan Korupsi hingga polemik pasca-mundurnya Anas sebagai Ketua Umum DPP Partai Demokrat. SBY berharap Anas fokus pada perkara hukum yang menjeratnya.

"Kalau urusan hukum, saya berharap Saudara Anas Urbaningrum fokus dan bersiap diri untuk menghadapi proses hukum yang dilakukan oleh KPK," kata SBY di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Minggu ( 3/3/2013 ), sebelum bertolak ke Jerman.

Seperti diberitakan,  Anas ditetapkan tersangka kasus dugaan gratifikasi proyek Hambalang pada Jumat (22/2/2013) lalu. Ia menyatakan mengundurkan diri sebagai Ketua Umum DPP Demokrat keesokan harinya. Selama ini, SBY belum berkomentar kepada publik. Ia hanya menyampaikan pandangannya kepada internal partai.

Sementara itu, melalui wawancara khusus dengan sejumlah media massa, Anas banyak menyampaikan pernyataan terkait internal Demokrat maupun kasusnya. Bahkan, Anas menyinggung pertemuan antara M Nazaruddin dengan politisi senior Demokrat Amir Syamsuddin yang membahas masalah Hambalang.

SBY mengaku mengikuti dinamika politik pasca-penetapan tersangka Anas. Ia menilai, permasalahan hukum Anas sudah masuk ke ranah politik. Akhirnya, menurut SBY, sudah terjadi campur aduk antara hukum dengan politik. Ia mengatakan, dengan fokus kepada proses hukum, Anas dan tim pengacara bisa melakukan pembelaan. SBY mengaku senang jika Anas nantinya ternyata tidak terbukti terlibat dugaan korupsi proyek Hambalang.

"Karena sejumlah kasus yang melibatkan kader Partai Demokrat bagaimanapun membawa kerugian menurunkan citra dan nama baik Partai Demokrat. Tentu ada kepentingan Partai Demokrat, mudah-mudahan Pak Anas bebas dari dakwaan kemudian dinyatakan tidak bersalah, dan itu membawa kebaikan," kata SBY.

"Marilah kita serahkan tegaknya hukum dan keadilan yang akan ditegakkan oleh penegak hukum. Kita hormati proses itu. Segala sesuatunya tentu akan berjalan transparan. Kalau tidak logis rakyat juga akan tahu," ujar SBY.

Berita terkait dapat diikuti dalam topik:
Skandal Proyek Hambalang
Krisis Demokrat
Apa Kabar Kasus Century?

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Kasus WNI Terjerat Judi 'Online' di Kamboja Naik, RI Jajaki Kerja Sama Penanganan

    Kasus WNI Terjerat Judi "Online" di Kamboja Naik, RI Jajaki Kerja Sama Penanganan

    Nasional
    Eks Penyidik KPK: Ponsel Hasto Tidak Akan Disita Jika Tak Ada Informasi soal Harun Masiku

    Eks Penyidik KPK: Ponsel Hasto Tidak Akan Disita Jika Tak Ada Informasi soal Harun Masiku

    Nasional
    Soal Duet Anies-Kaesang, Relawan Anies Serahkan ke Partai Pengusung

    Soal Duet Anies-Kaesang, Relawan Anies Serahkan ke Partai Pengusung

    Nasional
    MPR Khawatir Bansos yang Akan Diberikan ke Korban Judi Online Malah Dipakai Berjudi Lagi

    MPR Khawatir Bansos yang Akan Diberikan ke Korban Judi Online Malah Dipakai Berjudi Lagi

    Nasional
    Eks Penyidik KPK: Kasus Harun Masiku Perkara Kelas Teri, Tapi Efeknya Dahsyat

    Eks Penyidik KPK: Kasus Harun Masiku Perkara Kelas Teri, Tapi Efeknya Dahsyat

    Nasional
    Siapa Anggota DPR yang Diduga Main Judi Online? Ini Kata Pimpinan MKD

    Siapa Anggota DPR yang Diduga Main Judi Online? Ini Kata Pimpinan MKD

    Nasional
    Eks Penyidik KPK Anggap Wajar Pemeriksaan Hasto Dianggap Politis, Ini Alasannya

    Eks Penyidik KPK Anggap Wajar Pemeriksaan Hasto Dianggap Politis, Ini Alasannya

    Nasional
    Rupiah Alami Tekanan Hebat, Said Abdullah Paparkan 7 Poin yang Perkuat Kebijakan Perekonomian

    Rupiah Alami Tekanan Hebat, Said Abdullah Paparkan 7 Poin yang Perkuat Kebijakan Perekonomian

    Nasional
    DPR Sebut Ada Indikasi Kemenag Langgar UU Karena Tambah Kuota Haji ONH Plus

    DPR Sebut Ada Indikasi Kemenag Langgar UU Karena Tambah Kuota Haji ONH Plus

    Nasional
    Punya Kinerja Baik, Pertamina Raih Peringkat 3 Perusahaan Terbesar Fortune 500 Asia Tenggara 2024

    Punya Kinerja Baik, Pertamina Raih Peringkat 3 Perusahaan Terbesar Fortune 500 Asia Tenggara 2024

    Nasional
    Gugat ke MK, Dua Mahasiswa Minta Syarat Usia Calon Kepala Daerah Dihitung saat Penetapan

    Gugat ke MK, Dua Mahasiswa Minta Syarat Usia Calon Kepala Daerah Dihitung saat Penetapan

    Nasional
    Satgas Judi 'Online' Dibentuk, Kompolnas Minta Polri Perkuat Pengawasan Melekat

    Satgas Judi "Online" Dibentuk, Kompolnas Minta Polri Perkuat Pengawasan Melekat

    Nasional
    Pemerintah Diminta Fokuskan Bansos Buat Rakyat Miskin, Bukan Penjudi 'Online'

    Pemerintah Diminta Fokuskan Bansos Buat Rakyat Miskin, Bukan Penjudi "Online"

    Nasional
    Pemerintah Diminta Solid dan Fokus Berantas Judi 'Online'

    Pemerintah Diminta Solid dan Fokus Berantas Judi "Online"

    Nasional
    Ada Anggota DPR Main Judi Online, Pengamat: Bagaimana Mau Mikir Nasib Rakyat?

    Ada Anggota DPR Main Judi Online, Pengamat: Bagaimana Mau Mikir Nasib Rakyat?

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com