Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wiranto-Hary Tanoe Belum Terlalu Kuat untuk Angkat Hanura

Kompas.com - 21/02/2013, 11:13 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Hanura seolah mendapatkan "energi" baru dengan masuknya pengusaha Hary Tanoesoedibjo. Target pun langsung dipasang: masuk tiga besar pada Pemilu 2014. Akan tetapi, pengamat politik, Hanta Yudha AR, menilai bahwa figur Hary Tanoe belum cukup kuat untuk mengangkat Partai Hanura. Demikian pula Ketua Umum DPP Hanura Wiranto. 

"Baik Wiranto maupun Hary Tanoe belum tentu kuat secara figur. Hanura tidak seperti Demokrat yang punya SBY, Megawati di PDI-P," ujar Hanta, Kamis (21/2/2013) di Jakarta.

Menurutnya, karakter pemilih Indonesia saat ini masih sangat bergantung pada sosok figur. Figur menjadi magnet elektoral yang kuat bagi partai. Hanura, lanjutnya, belum memiliki figur yang kuat seperti partai lainnya. "Bisa mencari magnet elektoral atau mencari selling point partai dengan mengedepankan jargon bahwa Hanura bersih dari korupsi. Mungkin hal ini bisa dimainkan jadi jualannya Hanura," kata Hanta.

Selain itu, target Hanura yang akan mengusung Wiranto sebagai capres juga dinilainya terlalu muluk. Menurut dia, target paling realistis untuk Hanura adalah mengusung calon wakil presiden.

"Kalau harus realistis artinya cawapres. Bisa menjadi wakilnya Megawati, Jokowi, atau Prabowo; berkoalisi," kata Hanta.

Seperti diketahui, pengusaha Hary Tanoesoedibjo resmi bergabung dengan Partai Hanura. Hary sebelumnya memutuskan keluar dari Partai Nasdem karena berseberangan dengan Surya Paloh, pendiri partai itu. Di Hanura, Hary menjabat Ketua Dewan Pertimbangan Partai Hanura. Hary pun menyatakan kesiapannya memberikan bantuan tenaga hingga finansial bagi partainya. Bantuan finansial yang dimaksud mulai dari bantuan biaya para calon anggota legislatif Hanura, hingga iklan dan pemberitaan di media massa yang dikuasainya.

Tidak hanya menambah kekuatan finansial, pindahnya Hary Tanoe ke Partai Hanura juga menambah kekuatan kader partai yang didirikan mantan Panglima TNI, Jenderal (Purn) Wiranto, itu. Pasalnya, semenjak Hary Tanoe bergabung, sejumlah pengurus Partai Nasdem juga memutuskan keluar dan mengikuti jejak Hary Tanoe bergabung dengan Partai Hanura. Partai yang selama ini berada di urutan buncit tersebut dalam beberapa survei pun langsung optimis bisa masuk tiga besar.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

    Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

    Nasional
    Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

    Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

    [POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

    Nasional
    Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

    Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

    Nasional
    Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

    Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

    Nasional
    Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

    Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

    Nasional
    Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

    Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

    Nasional
    Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

    Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

    Nasional
    Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

    Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

    Nasional
    Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

    Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

    Nasional
    Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

    Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

    Nasional
    KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

    KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

    Nasional
    Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

    Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com