Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Suswono: Saya Bingung dengan Kasus Luthfi

Kompas.com - 13/02/2013, 14:19 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Pertanian Suswono mengaku masih bingung terkait kasus dugaan korupsi pemberian rekomendasi kuota impor daging kepada Kementerian Pertanian. Suswono mengaku belum tahu pada tahap mana tindak pidana korupsi diduga terjadi.

"Terus terang saya masih belum jelas betul persoalannya," kata Suswono seusai bertemu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di kantor Presiden, Jakarta, Rabu (13/2/2013).

Presiden meminta penjelasan Suswono terkait kasus yang menjerat mantan Presiden Partai Keadilan Luthfi Hasan Ishaaq. Selain memberikan penjelasan lisan, politisi PKS ini juga memberikan penjelasan secara tertulis kepada Presiden.

Suswono mengklaim dirinya tidak terlibat dalam perkara tersebut. Suswono memastikan tidak ada penyimpangan dalam penetapan kuota impor daging sapi tiap perusahaan oleh pihaknya. Pasalnya, kata dia, sudah ada aturan untuk menetapkan jatah impor.

"Sekarang ini, peluangnya kecil untuk bermain-main karena alokasi perusahaan sudah ada rumusnya, misalnya kemampuan kapasitasnya, pengalaman, pelanggaran yang pernah dilakukan seperti apa. Itu sudah ada skornya sehingga ketika kita mengalokasikan jumlah tertentu kepada perusahaan tertentu, ada dasar, ada rumus-rumusnya. Jadi, tidak mungkinlah perusahaan abal-abal dapat alokasi besar, enggak mungkin," kata Suswono.

Meski demikian, Suswono menyerahkan sepenuhnya penanganan perkara itu kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. "Saya percaya betul dengan kredibilitas KPK. Selama ini, KPK bekerja profesional," pungkas Suswono.

Seperti diberitakan, KPK pada 29 Januari lalu menangkap Luthfi, dua Direktur PT Indoguna Utama, Arya Abdi Effendi dan Juard Effendi, serta orang dekat Luthfi, Fathanah. Arya dan Juard diduga memberikan uang suap senilai Rp 1 miliar kepada Fathanah.

Diduga uang tersebut akan diberikan kepada Luthfi untuk mengurus kuota impor daging sapi. Luthfi dianggap memperdagangkan pengaruh karena posisinya saat itu sebagai Presiden PKS, sementara Suswono merupakan kader partai tersebut. Perusahaan impor daging sapi harus mendapatkan rekomendasi dari Kementerian Pertanian untuk bisa mengimpor.

Berita terkait dapat diikuti dalam topik:
Skandal Suap Impor Daging Sapi

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

    Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

    Nasional
    MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

    MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

    Nasional
    Paradoks Sejarah Bengkulu

    Paradoks Sejarah Bengkulu

    Nasional
    Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

    Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

    Nasional
    Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

    Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

    Nasional
    Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

    Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

    Nasional
    Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

    Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

    Nasional
    Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

    Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

    Nasional
    Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

    Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

    Nasional
    Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

    Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

    Nasional
    Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

    Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

    Nasional
    KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

    KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

    Nasional
    Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

    Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

    Nasional
    Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi 'Doorstop' Media...

    Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi "Doorstop" Media...

    Nasional
    Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

    Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com