Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPK Panggil Mentan untuk Jelaskan Kronologi Kuota Impor

Kompas.com - 08/02/2013, 19:23 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad memastikan KPK akan segera meminta keterangan Menteri Pertanian Suswono, sebagai saksi kasus dugaan korupsi kuota impor daging sapi. KPK, kata Abraham, butuh keterangan Suswono soal kronologi penentuan kuota impor tersebut.

"(Suswono) pasti dibutuhkan untuk menjelaskan kronologis yang sebenarnya," kata Abraham di Jakarta, Jumat (8/2/2013). Soal waktu kapan Suswono dipanggil, dia berharap minggu depan.

Dalam kesempatan itu Abraham juga menyatakan tidak pernah ada keterangan resmi dari KPK yang menyatakan keberadaan rekaman pembicaraan antara Luthfi Hasan Ishaaq dan Suswono. Luthfi, mantan Presiden PKS dan anggota DPR, adalah tersangka dalam kasus dugaan penerimaan suap terkait kuota impor daging sapi di Kementerian Pertanian ini.

"Tidak pernah ada keterangan resmi menyatakan ada percakapan dari hasil penyadapan antara Suswono dengan LHI (Luthfi Hasan Ishaaq). (Pernyataan) itu sama sekali enggak ada, karena penyadapan adalah bagian penyidikan yang menurut standard operational procedur tidak akan mungkin dibuka," ujar Abraham.

Sampai saat ini, imbuh Abraham, status Suswono adalah saksi. Dalam perkara dugaan suap penetapan kuota impor daging sapi di Kementerian Pertanian, KPK telah menetapkan empat orang sebagai tersangka. Keempat orang itu adalah Luthfi dan orang dekatnya, Ahmad Fathanah, serta dua direktur PT Indoguna Utama Juard Effendi dan Arya Abdi Effendi.

Luthfi dan Fathanah diduga menerima pemberian hadiah Rp 1 miliar dari Juard dan Arya, atas rekomendasi kuota impor daging sapi untuk PT Indoguna Utama. Kewenangan penentuan kuota impor ada pada Kementerian Pertanian. Dugaan keterlibatan Suswono dalam kasus ini menguat jika dikaitkan dengan posisi Luthfi saat itu sebagai Presiden PKS.

Luthfi dan Suswono sama-sama petinggi di PKS. Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto pernah mengungkapkan dugaan Luthfi "menjual" pengaruhnya untuk mengintervensi Kementerian Pertanian.

Sementara Suswono dalam sejumlah kesempatan membantah terlibat dalam kasus ini. Menurutnya, kuota impor daging sapi tidak mungkin diintervensi, karena pembagiannya tidak hanya diputuskan Kementerian Pertanian. Kendati demikian, Suswono menyatakan siap diperiksa KPK.

Berita terkait dapat dibaca dalam topik Skandal Suap Impor Daging Sapi

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

    Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

    Nasional
    Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

    Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

    Nasional
    Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

    Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

    Nasional
    Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

    Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

    Nasional
    Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

    Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

    Nasional
    'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

    "Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

    Nasional
    Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

    Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

    Nasional
    PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

    PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

    Nasional
    Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

    Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

    Nasional
    Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

    Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

    Nasional
    Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

    Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

    Nasional
    Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

    Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

    Nasional
    KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

    KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

    Nasional
    TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

    TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

    Nasional
    Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

    Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com