Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPK Panggil Mentan untuk Jelaskan Kronologi Kuota Impor

Kompas.com - 08/02/2013, 19:23 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad memastikan KPK akan segera meminta keterangan Menteri Pertanian Suswono, sebagai saksi kasus dugaan korupsi kuota impor daging sapi. KPK, kata Abraham, butuh keterangan Suswono soal kronologi penentuan kuota impor tersebut.

"(Suswono) pasti dibutuhkan untuk menjelaskan kronologis yang sebenarnya," kata Abraham di Jakarta, Jumat (8/2/2013). Soal waktu kapan Suswono dipanggil, dia berharap minggu depan.

Dalam kesempatan itu Abraham juga menyatakan tidak pernah ada keterangan resmi dari KPK yang menyatakan keberadaan rekaman pembicaraan antara Luthfi Hasan Ishaaq dan Suswono. Luthfi, mantan Presiden PKS dan anggota DPR, adalah tersangka dalam kasus dugaan penerimaan suap terkait kuota impor daging sapi di Kementerian Pertanian ini.

"Tidak pernah ada keterangan resmi menyatakan ada percakapan dari hasil penyadapan antara Suswono dengan LHI (Luthfi Hasan Ishaaq). (Pernyataan) itu sama sekali enggak ada, karena penyadapan adalah bagian penyidikan yang menurut standard operational procedur tidak akan mungkin dibuka," ujar Abraham.

Sampai saat ini, imbuh Abraham, status Suswono adalah saksi. Dalam perkara dugaan suap penetapan kuota impor daging sapi di Kementerian Pertanian, KPK telah menetapkan empat orang sebagai tersangka. Keempat orang itu adalah Luthfi dan orang dekatnya, Ahmad Fathanah, serta dua direktur PT Indoguna Utama Juard Effendi dan Arya Abdi Effendi.

Luthfi dan Fathanah diduga menerima pemberian hadiah Rp 1 miliar dari Juard dan Arya, atas rekomendasi kuota impor daging sapi untuk PT Indoguna Utama. Kewenangan penentuan kuota impor ada pada Kementerian Pertanian. Dugaan keterlibatan Suswono dalam kasus ini menguat jika dikaitkan dengan posisi Luthfi saat itu sebagai Presiden PKS.

Luthfi dan Suswono sama-sama petinggi di PKS. Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto pernah mengungkapkan dugaan Luthfi "menjual" pengaruhnya untuk mengintervensi Kementerian Pertanian.

Sementara Suswono dalam sejumlah kesempatan membantah terlibat dalam kasus ini. Menurutnya, kuota impor daging sapi tidak mungkin diintervensi, karena pembagiannya tidak hanya diputuskan Kementerian Pertanian. Kendati demikian, Suswono menyatakan siap diperiksa KPK.

Berita terkait dapat dibaca dalam topik Skandal Suap Impor Daging Sapi

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

    Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

    Nasional
    Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

    Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

    Nasional
    Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

    Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

    Nasional
    Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

    Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

    Nasional
    Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

    Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

    Nasional
    Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

    Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

    Nasional
    Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

    Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

    Nasional
    Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

    Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

    Nasional
    Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

    Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

    Nasional
    PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

    PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

    Nasional
    Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

    Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

    Nasional
    Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

    Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

    Nasional
    Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

    Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

    Nasional
    Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

    Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com