Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jumat, SBY Kumpulkan Majelis Tinggi Demokrat

Kompas.com - 07/02/2013, 23:05 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Dewan Pembina sekaligus Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono akan melakukan pertemuan dengan jajaran Majelis Tinggi Demokrat di kediamannya, di Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Jumat (8/2/2013).

"Beliau sudah punya rencana untuk panggil semua anggota Majelis Tinggi besok sore," kata anggota Dewan Pembina Demokrat yang juga adalah Menteri Koperasi dan UKM Syarif Hasan seusai bertemu dengan SBY di Puri Cikeas, Kamis (7/2/2013) malam.

Selain Syarif, ikut dalam pertemuan itu tiga menteri asal Demokrat lainnya, yakni Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin, Menteri ESDM Jero Wacik, serta Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo. Pertemuan digelar sekitar 1,5 jam.

Majelis Tinggi Demokrat terdiri dari sembilan elite Demokrat, yakni SBY, Wakil Ketua Dewan Pembina Marzuki Alie, Sekretaris Dewan Pembina Jero Wacik, Sekretaris Dewan Kehormatan TB Silalahi, Ketua Umum DPP Anas Urbaningrum, dua Wakil Ketua Umum DPP Max Sopacua dan Jhonny Alen, Sekretaris Jenderal DPP Edhi Baskoro Yudhoyono, dan Direktur Eksekutif DPP Toto Riyanto.

Syarif mengatakan, dalam pertemuan tadi, SBY meminta penjelasan situasi internal Demokrat selama SBY melakukan kunjungan kerja ke luar negeri sekaligus umrah. Menurut dia, SBY juga sudah menerima laporan langsung dari para pengurus daerah.

SBY, lanjut Syarif, menyebut sudah memiliki solusi untuk menyelesaikan masalah Demokrat. "Beliau (SBY) sudah punya solusi saat shalat subuh di Mekkah dan Madinah. Opsi itu adalah bagaimana menata kembali Partai Demokrat dan bagaimana konsolidasi untuk semua kader partai. Menata kembali integritas kader, bagaimana etika politik santun, bersih, dan cerdas dijalankan konsisten," kata dia.

Ketika ditanya apakah SBY menjelaskan bentuk konkret solusi, menurut Syarif, SBY akan memaparkannya dalam pertemuan Majelis Tinggi besok. "Pokoknya tunggu aja besok," pungkas dia.

Seperti diberitakan, polemik Demokrat kembali mencuat setelah rilis hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) yang menunjukkan elektabilitas Partai Demokrat tinggal 8,3 persen. Dugaan keterlibatan Anas dalam kasus dugaan korupsi Hambalang disebut menjadi salah satu faktor penyebab terus merosotnya elektabilitas Demokrat.

SBY bahkan sampai menanggapi hasil survei itu dari Arab Saudi. SBY menyebut penyelesaian kasus yang terkatung-katung di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberi dampak kemerosotan terhadap posisi Partai Demokrat.

Presiden meminta KPK segera menuntaskan berbagai kasus secara tepat dan jelas. "Jika salah katakan salah, jika benar katakan benar. Termasuk kasus Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum yang mendapat sorotan luas masyarakat, tetapi KPK belum menentukan putusannya," kata SBY.

Berita terkait dapat pula dibaca dalam topik Demokrat Terjun Bebas

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Amankan World Water Forum 2024 di Bali, Korlantas Kirim 1.532 Polantas Gabungan

    Amankan World Water Forum 2024 di Bali, Korlantas Kirim 1.532 Polantas Gabungan

    Nasional
    Sudirman Said Angkat Bicara soal Isu Mau Maju Cagub Independen di Pilgub Jakarta

    Sudirman Said Angkat Bicara soal Isu Mau Maju Cagub Independen di Pilgub Jakarta

    Nasional
    Soal Revisi UU Kementerian Negara, Yusril Sebut Prabowo Bisa Keluarkan Perppu Usai Dilantik Jadi Presiden

    Soal Revisi UU Kementerian Negara, Yusril Sebut Prabowo Bisa Keluarkan Perppu Usai Dilantik Jadi Presiden

    Nasional
    “Oposisi” Masyarakat Sipil

    “Oposisi” Masyarakat Sipil

    Nasional
    Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

    Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

    Nasional
    Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

    Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

    Nasional
    Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

    Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

    Nasional
    Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

    Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

    Nasional
    Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

    Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

    Nasional
    Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

    Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

    Nasional
    Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

    Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

    [POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

    Nasional
    Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

    Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

    Nasional
    Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

    Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com