Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pasek Tak Percaya Elektabilitas Demokrat Tinggal 8,3 Persen

Kompas.com - 04/02/2013, 14:22 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua DPP Partai Demokrat I Gede Pasek Suardika meragukan akurasi hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) yang menyebut elektabilitas Partai Demokrat hanya tinggal 8,3 persen. Menurut dia, elektabilitas Demokrat memang turun, tetapi tidak seperti hasil SMRC.

"Survei bagi Demokrat adalah cermin untuk potret apa yang sudah terjadi. Tapi, yang kita tahu, dia (SMRC) konsultan parpol lain. Bisa saja berikan efek yang tidak maksimal, agak cembung, agak cekung. Kami bandingnya hasil lembaga survei lain berbeda. SMRC juga pernah gagal di survei Pilkada DKI Jakarta kan," kata Pasek di Gedung Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (4/1/2013).

Pasek mempertanyakan elektabilitas Partai Golkar yang disebut naik di angka 21,3 persen. Pasalnya, elektabilitas Demokrat disebut turun akibat terlibatnya sejumlah kader Demokrat dalam kasus korupsi. Di sisi lain, kader Golkar juga ada yang terseret korupsi, yakni Zulkarnaen Djabar dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Al Quran dan laboratorium di Kementerian Agama.

"Saya kira kalau dilihat dari sudut ironisnya, perbuatan korupsi lebih ironis terkait pengadaan Al Quran dibanding pembangunan wisma atlet, misalnya. Tapi, (elektabilitas) di Golkar naik," kata Ketua Komisi III DPR itu.

Pasek mengakui bahwa tuduhan Ketua Umum Demokrat Anas Urbaningrum terlibat kasus dugaan korupsi proyek Hambalang memang menjadi salah satu faktor merosotnya elektabilitas partai. Hanya, kata dia, tidak bisa masalah itu dilimpahkan kepada satu orang.

"Yang lain pasti punya kontribusi juga. Makanya, kita harus intropeksi bersama dan bangkit bersama. Survei itu bukan pertandingan resmi. Pertandingannya kan masih 1 tahun lagi. Kita perbaiki ke depan. Yang penting saat pertandingan nanti, 9 April, posisi Demokrat prima hadapi kompetisi," pungkas Pasek.

Berita terkait dapat diikuti dalam topik:
Demokrat "Terjun" Bebas

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Yasonna Berharap Program PPHAM Dilanjutkan oleh Pemerintahan Prabowo-Gibran

    Yasonna Berharap Program PPHAM Dilanjutkan oleh Pemerintahan Prabowo-Gibran

    Nasional
    Di WWF 2024, Jokowi Ajak Semua Pihak Wujudkan Tata Kelola Air yang Inklusif dan Berkelanjutan

    Di WWF 2024, Jokowi Ajak Semua Pihak Wujudkan Tata Kelola Air yang Inklusif dan Berkelanjutan

    Nasional
    KSP Sebut Bakal Pertimbangkan Nama-nama Pansel KPK Rekomendasi ICW

    KSP Sebut Bakal Pertimbangkan Nama-nama Pansel KPK Rekomendasi ICW

    Nasional
    Kementan Rutin Kirim Durian Musang King, SYL: Keluarga Saya Tak Suka, Demi Allah

    Kementan Rutin Kirim Durian Musang King, SYL: Keluarga Saya Tak Suka, Demi Allah

    Nasional
    Jokowi-Puan Bertemu di WWF 2024, Pengamat: Tidak Akan Buat Megawati Oleng

    Jokowi-Puan Bertemu di WWF 2024, Pengamat: Tidak Akan Buat Megawati Oleng

    Nasional
    56.750 Jemaah Haji Tiba di Madinah, 6 Orang Dikabarkan Wafat

    56.750 Jemaah Haji Tiba di Madinah, 6 Orang Dikabarkan Wafat

    Nasional
    Ingatkan Soal Kuota Haji Tambahan, Anggota DPR: Jangan Sampai Dipanggil KPK

    Ingatkan Soal Kuota Haji Tambahan, Anggota DPR: Jangan Sampai Dipanggil KPK

    Nasional
    Laporkan Dewas ke Polisi, Nurul Ghufron Sebut Sejumlah Pegawai KPK Sudah Dimintai Keterangan

    Laporkan Dewas ke Polisi, Nurul Ghufron Sebut Sejumlah Pegawai KPK Sudah Dimintai Keterangan

    Nasional
    Buka Forum Parlemen WWF Ke-10, Puan: Kelangkaan Air Perlebar Ketimpangan

    Buka Forum Parlemen WWF Ke-10, Puan: Kelangkaan Air Perlebar Ketimpangan

    Nasional
    Lemhannas Kaji Dampak Meninggalnya Presiden Iran dalam Kecelakaan Helikopter

    Lemhannas Kaji Dampak Meninggalnya Presiden Iran dalam Kecelakaan Helikopter

    Nasional
    Emil Dardak Sindir Batas Usia yang Halangi Anak Muda Maju saat Pemilu

    Emil Dardak Sindir Batas Usia yang Halangi Anak Muda Maju saat Pemilu

    Nasional
    Masyarakat Sipil Minta DPR Batalkan Pembahasan Revisi UU TNI karena Bahayakan Demokrasi

    Masyarakat Sipil Minta DPR Batalkan Pembahasan Revisi UU TNI karena Bahayakan Demokrasi

    Nasional
    Aksi Cepat Tanggap Kementerian KP Bantu Korban Banjir Bandang dan Longsor di Sumbar

    Aksi Cepat Tanggap Kementerian KP Bantu Korban Banjir Bandang dan Longsor di Sumbar

    Nasional
    Bertemu PBB di Bali, Jokowi Tegaskan Akar Konflik Palestina-Israel Harus Diselesaikan

    Bertemu PBB di Bali, Jokowi Tegaskan Akar Konflik Palestina-Israel Harus Diselesaikan

    Nasional
    Lemhannas: Transisi Kepemimpinan Jokowi ke Prabowo Relatif Mulus, Tak Akan Ada Gejolak

    Lemhannas: Transisi Kepemimpinan Jokowi ke Prabowo Relatif Mulus, Tak Akan Ada Gejolak

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com