Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ibas: Lampu Merah buat Demokrat

Kompas.com - 04/02/2013, 12:53 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono atau yang akrab disapa Ibas meminta kepada semua kader Demokrat untuk menanggapi serius terus merosotnya elektabilitas Demokrat menjelang Pemilu 2014. Hal itu tecermin dari sejumlah survei. Ibas meminta semua kader partai untuk terus berbenah dan instrospeksi diri.

"Seharusnya semua kader introspeksi diri dan dengarkan koreksi rakyat lewat hasil survei. Hasil survei sudah merupakan lampu merah bagi Partai Demokrat," kata Ibas dalam siaran persnya kepada wartawan, Senin (4/1/2013).

Hal itu dikatakan Ibas menyikapi hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) yang menunjukkan elektabilitas Partai Demokrat tinggal 8,3 persen.

Ibas mengakui bahwa citra Partai Demokrat terus merosot akibat sejumlah dugaan kasus korupsi yang melibatkan kader Partai Demokrat. Ditambah lagi ketidakjelasan status hukum kader Partai Demokrat dalam proses di Komisi Pemberantasan Korupsi. Dia tak menyebut siapa saja kader yang dimaksud.

"KPK harus segera memberikan kejelasan, kalau salah ya salah, kalau tidak ya tidak. Walaupun dugaan korupsi itu sesungguhnya bukan hanya ada pada kader Partai Demokrat," kata anggota Komisi I DPR itu.

Ibas menambahkan, pihaknya akan terus menjaga soliditas internal serta menempuh cara-cara yang bijak dan tepat untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat. Dia meminta kepada semua kader agar tetap yakin dan terus bekerja.

"Kader Partai Demokrat harus tetap optimis dan samiwatonah dalam menyikapi ujian ini. Selalu positif dan terus bergerak maju dengan menjalankan politik bersih, cerdas dan santun," pungkas Ibas.

Seperti diberitakan, dugaan keterlibatan Ketua Umum Demokrat Anas Urbaningrum dalam kasus dugaan korupsi proyek Hambalang disebut menjadi salah satu faktor terpuruknya elektabilitas Demokrat. Partai Demokrat merasa tersandera lantaran tidak ada kepastian dari KPK mengenai keterlibatan Anas.

Para elite Partai Demokrat sudah berkali-kali mendesak Anas mundur dari jabatan ketua umum. Hingga saat ini Anas masih bertahan dan merasa tidak terlibat dalam perkara Hambalang.

Berita terkait dapat diikuti dalam topik:
Demokrat "Terjun" Bebas

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

    Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

    Nasional
    Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

    Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

    Nasional
    Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Rp 37 Miliar karena Kabulkan PK Eks Terpidana Megapungli di Pelabuhan Samarinda

    Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Rp 37 Miliar karena Kabulkan PK Eks Terpidana Megapungli di Pelabuhan Samarinda

    Nasional
    Ditanya soal Ikut Dorong Pertemuan Megawati-Prabowo, Jokowi Tersenyum lalu Tertawa

    Ditanya soal Ikut Dorong Pertemuan Megawati-Prabowo, Jokowi Tersenyum lalu Tertawa

    Nasional
    Berhaji Tanpa Visa Haji, Risikonya Dilarang Masuk Arab Saudi Selama 10 Tahun

    Berhaji Tanpa Visa Haji, Risikonya Dilarang Masuk Arab Saudi Selama 10 Tahun

    Nasional
    Kuota Haji Terpenuhi, Kemenag Minta Masyarakat Tak Tertipu Tawaran Visa Non-haji

    Kuota Haji Terpenuhi, Kemenag Minta Masyarakat Tak Tertipu Tawaran Visa Non-haji

    Nasional
    Sengketa Pileg, Hakim MK Sindir MU Kalah Telak dari Crystal Palace

    Sengketa Pileg, Hakim MK Sindir MU Kalah Telak dari Crystal Palace

    Nasional
    Wakil Ketua MK Sindir Nasdem-PAN Berselisih di Pilpres, Rebutan Kursi di Pileg

    Wakil Ketua MK Sindir Nasdem-PAN Berselisih di Pilpres, Rebutan Kursi di Pileg

    Nasional
    PDI-P Berada di Dalam atau Luar Pemerintahan, Semua Pihak Harus Saling Menghormati

    PDI-P Berada di Dalam atau Luar Pemerintahan, Semua Pihak Harus Saling Menghormati

    Nasional
    Dua Kali Absen, Gus Muhdlor Akhirnya Penuhi Panggilan KPK

    Dua Kali Absen, Gus Muhdlor Akhirnya Penuhi Panggilan KPK

    Nasional
    Ganjar Tegaskan Tak Gabung Pemerintahan Prabowo, Hasto: Cermin Sikap PDI-P

    Ganjar Tegaskan Tak Gabung Pemerintahan Prabowo, Hasto: Cermin Sikap PDI-P

    Nasional
    Kelakuan SYL Minta Dibayarkan Lukisan Sujiwo Tejo Rp 200 Juta, Bawahan Kebingungan

    Kelakuan SYL Minta Dibayarkan Lukisan Sujiwo Tejo Rp 200 Juta, Bawahan Kebingungan

    Nasional
    Gibran Siap Berlabuh ke Partai Politik, Golkar Disebut Paling Berpeluang

    Gibran Siap Berlabuh ke Partai Politik, Golkar Disebut Paling Berpeluang

    Nasional
    PPDS Berbasis Rumah Sakit, Jurus Pemerintah Percepat Produksi Dokter Spesialis

    PPDS Berbasis Rumah Sakit, Jurus Pemerintah Percepat Produksi Dokter Spesialis

    Nasional
    Polisi dari 4 Negara Kerja Sama demi Tangkap Gembong Narkoba Fredy Pratama

    Polisi dari 4 Negara Kerja Sama demi Tangkap Gembong Narkoba Fredy Pratama

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com