Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tudingan "Konspirasi" Perburuk Citra PKS

Kompas.com - 01/02/2013, 17:42 WIB
Dian Maharani

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - PKS dinilai akan kehilangan pendukungnya menjelang Pemilu 2014 jika terus membela diri setelah mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq ditetapkan sebagai tersangka kasus suap impor daging. Pembelaan diri dengan menuding hanya akan membuat citra PKS justru buruk di mata rakyat.

"Jika sikapnya tetap seperti itu, PKS akan banyak kehilangan pendukung," ujar Pengamat Politik dari Soegeng Sarjadi Syndicate (SSS) Toto Sugiarto di Jakarta, Jumat (1/2/2013).

Menurut Toto, awalnya PKS mengakui penetapan Luthfi sebagai tersangka akan menurunkan elektabilitas partai menjelang 2014. Namun, kemudian PKS menuding ada konspirasi politik di balik penetapan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu.

Penetapan tersangka hingga penahanan yang dilakukan oleh KPK pun dikait-kaitkan dengan Pemilu 2014. PKS menilai, kasus Luthfi merupakan pertarungan yang tidak sehat menjelang Pemilu.

Menurut Toto, lontaran tersebut salah satu upaya PKS untuk mengembalikan citra baiknya. Namun, menurutnya, upaya PKS itu tidak akan mengembalikan kepercayaan masyarakat.

"Upaya cuci tangan justru akan semakin memperjelas perilaku mereka yang merugikan umum," ujarnya.

Toto mengatakan, sebaiknya kini PKS menyerahkan proses hukum pada KPK dan menunggu bukti keterlibatan Luthfi pada persidangan mendatang. Kemudian, PKS pun kini harus fokus pada bersih-bersih kader parpol.

Sebelumnya, Luthfi yang telah mengundurkan diri sebagai Presiden PKS ditetapkan sebagai tersangka kasus suap terkait pemberian rekomendasi kuota impor daging pada Kementerian Pertanian. Anggota Komisi I DPR RI ini diduga "menjual" otoritasnya untuk memengaruhi pihak-pihak yang memiliki kewenangan terkait kebijakan impor daging tersebut.

Luthfi dan orang dekatnya, Ahmad Fathanah, diduga menerima suap dari perusahaan impor daging, PT Indoguna Utama, dengan barang bukti senilai Rp 1 miliar. KPK juga menetapkan direktur PT Indoguna Utama, Juard Effendi dan Abdi Arya Effendi, sebagai tersangka pemberi suap.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

    Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

    Nasional
    PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

    PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

    Nasional
    Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

    Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

    Nasional
    PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

    PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

    Nasional
    ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

    ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

    Nasional
    Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

    Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

    Nasional
    PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

    PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

    Nasional
    Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

    Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

    Nasional
    Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

    Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

    Nasional
    Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

    Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

    Nasional
    Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

    Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

    Nasional
    Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

    Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

    Nasional
    Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

    Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

    Nasional
    Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

    Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

    Nasional
    KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

    KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com