Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anis Matta: Konspirasi Tak Bisa Dibuktikan, tapi Bisa Dirasakan

Kompas.com - 01/02/2013, 17:34 WIB
Inggried DW

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah petinggi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menuding adanya rekayasa dan konspirasi di balik kasus dugaan suap impor daging sapi yang menjerat mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq. Bahkan, dalam pidato politik pertamanya, presiden baru PKS Anis Matta kembali menegaskan adanya konspirasi untuk menyerang partainya. Namun, ketika didesak konspirasi apa yang dimaksud, menurut Anis, hal itu tidak bisa dibuktikan.

"Konpirasi itu tidak bisa dibuktikan, tapi bisa dirasakan. Itu yang kami rasakan. Ada usaha-usaha yang sistematis untuk itu," kata Anis, dalam wawancara khusus dengan Kompas TV, Jumat (1/2/2013) petang.

Lebih jauh, ia mengatakan, dugaan adanya konspirasi itu tidak hanya karena kasus Luthfi Hasan. "Saya tidak membacanya dari kasus Pak Luthfi, tapi saya melihat dari proses besar pemberantasan korupsi. Saya mengangkat masalah ini bukan perorangan, tapi partai," ujarnya.

Menurut Anis, perjalanan kasus dugaan suap impor daging ini berjalan cepat dan mendadak. "Sangat kilat, tapi ini menyadarkan kami ada desain besar untuk menghancurkan PKS. Kami bisa merasakan itu," kata Anis.

Ketika didesak lebih jauh terkait dalang konspirasi, ia enggan menyebutkannya. "Itu pertanyaan tidak relevan," ujar Anis.

Sebelumnya, tudingan konspirasi dinyatakan oleh politisi senior PKS Suryama M Sastra. "Kami ingin membaca apa yang ada behind the scene," ujar politisi senior PKS, Suryama M Sastra, Kamis (31/1/2013), di Kantor DPP PKS, Jalan TB Simatupang, Jakarta.

Menurutnya, banyak kejanggalan dalam kasus ini. Namun, ia tak merinci apa saja kejanggalan yang dimaksud. Suryama justru menuding penetapan Presiden PKS sebagai tersangka dalam waktu yang sangat cepat adalah sebuah konspirasi. "Kami melihat ini konspirasi," kata Suryama.

Oleh karena itu, kata dia, PKS akan mengambil sikap dengan hati-hati. "Kami mau baca situasinya dulu supaya tidak salah langkah," ujarnya.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    [POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

    [POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

    Nasional
    Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

    Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

    Nasional
    Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

    Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

    Nasional
    Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

    Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

    Nasional
    Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

    Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

    Nasional
    Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

    Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

    Nasional
    Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

    Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

    Nasional
    7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

    7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

    Nasional
    Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

    Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

    Nasional
    Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

    Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

    Nasional
    Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

    Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

    Nasional
    BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

    BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

    Nasional
    Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

    Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

    Nasional
    Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

    Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com