Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketua Komisi III: Jangan Hakimi Luthfi Dulu

Kompas.com - 31/01/2013, 11:07 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi III DPR I Gede Pasek Suardika meminta publik tidak menghakimi mereka yang diduga terlibat dalam kasus suap pemberian rekomendasi kuota impor daging kepada Kementerian Pertanian, salah satunya Presiden Partai Keadilan Sejahtera Luthfi Hasan Ishaaq.

"Kita berharap dalam proses penyidikan jangan terlalu banyak peradilan opini," kata Pasek di Gedung Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (31/1/2013).

Pasek meminta semua pihak untuk menyerahkan penanganan perkara itu kepada KPK hingga masuk ke pengadilan nantinya. Politisi Partai Demokrat itu juga berharap KPK tidak terpengaruh pada opini yang akan berkembang.

Pasek menambahkan, publik juga sebaiknya tidak mengkaitkan masalah individu dengan institusi DPR maupun partai. Dirinya mengingatkan hal itu lantaran partainya sempat mengalami hal yang sama ketika para kader Demokrat terseret kasus korupsi. Ketika itu, para kader tersebut dihakimi terlebih dulu dan partainya dibawa-bawa.

"Kami sudah lama rasakan terlalu banyak dikomentari. Kami yakin KPK punya alat bukti. Tapi setiap tersangka juga punya kebenaran sendiri. Jadi biarkan berjalan di pengadilan, jangan sampai dipolitisasi," pungkas Pasek.

Sebelumnya diberitakan, Luthfi ditetapkan sebagai tersangka kasus suap terkait pemberian rekomendasi kuota impor daging kepada Kementerian Pertanian. Selain Luthfi, tiga orang lainnya juga ditetapkan tersangka, yakni Direktur PT Indoguna Utama (IU) berinisial AAE, Direktur PT IU berinisial JE, dan orang dekat Luthfi berinisial AF.

Pihak PKS menilai ada konspirasi dalam perkara tersebut. PKS melihat banyak kejanggalan. "Kami ingin membaca apa yang ada behind the scene," ujar politisi senior PKS Suryama M Sastra.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

    Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

    Nasional
    Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

    Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

    Nasional
    Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

    Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

    Nasional
    Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

    Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

    Nasional
    Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

    Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

    Nasional
    Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

    Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

    [POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

    Nasional
    Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

    Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

    Nasional
    Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

    Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

    Nasional
    Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

    Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

    Nasional
    Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

    Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

    Nasional
    Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

    Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

    Nasional
    Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

    Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

    Nasional
    7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

    7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com