Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kepala Daerah Koordinasikan Aparat Keamanan

Kompas.com - 28/01/2013, 16:11 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengatakan, dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 tahun 2013, kepala daerah diberi tugas mengkoordinasikan seluruh unsur di daerah ketika menangani gangguan keamanan dan ketertiban di daerah masing-masing.

"Kepala daerah mengkoordinasikan semua potensi yang ada di daerah seperti Kapolda, Danrem, dan unsur lain di masyarakat. Jadi tidak jalan sendiri-sendiri," kata Gamawan di sela-sela rapat kerja pemerintah di Jakarta, Senin ( 28/1/2013 ).

Rapat kerja itu dihadiri Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Wakil Presiden Boediono, para menteri, gubernur, bupati, walikota, pimpinan Polri, pimpinan Tentara Nasional Indonesia, pimpinan Kejaksaan, serta pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK).

Gamawan mengatakan, penanganan masalah keamanan memang sudah diatur dalam berbagai Undang-Undang seperti UU Kepolisian, UU Kejaksaan, UU Tentara Nasional Indonesia, UU Intelijen, dan UU Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial. Hanya saja, kata dia, semua UU itu perlu dipadukan dengan Inpres.

"Menurut saya dengan Inpres ini akan lebih efektif karena UU itu kan terpecah-pecah. Dengan Inpres ini dipadukan semua kekuatan dan unsur untuk menghadapi persoalan kerusuhan di daerah," kata Gamawan.

Sebelumnya, Presiden mengkritik penanganan masalah keamanan dalam negeri. Sepanjang 2012 , kata Presiden, masih terjadi berbagai aksi kekerasan, benturan sosial, konflik komunal, serta terorisme. Apalagi, berdasarkan berbagai survei, rakyat tidak puas atas penanganan keamanan. Bahkan, aparat keamanan dinilai melakukan pembiaran.

Untuk itu, Presiden meminta kepada jajaran pemerintah memprioritaskan penanganan masalah keamanan dua tahun kedepan. Presiden menerbitkan Inpres agar tidak ada lagi keraguan pimpinan daerah ketika berhadapan dengan gangguan keamanan.

"Tidak boleh lagi tidak bisa mencegah sesuatu yang bisa dicegah dan tidak boleh lagi kita tangani konflik secara tidak tuntas. Jangan simpan bom waktu. Selesaikan dengan tuntas," kata Presiden.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang 'Toxic', Projo: Nasihat Bagus

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang "Toxic", Projo: Nasihat Bagus

Nasional
Buktikan Kinerja Unggul, Pertamina Hulu Energi Optimalkan Kapabilitas Perusahaan

Buktikan Kinerja Unggul, Pertamina Hulu Energi Optimalkan Kapabilitas Perusahaan

Nasional
Gerindra Sebut Jokowi Justru Dorong Prabowo untuk Bertemu Megawati

Gerindra Sebut Jokowi Justru Dorong Prabowo untuk Bertemu Megawati

Nasional
Tak Cemas Lawan Kandidat Lain pada Pilkada Jatim, Khofifah: Kenapa Khawatir?

Tak Cemas Lawan Kandidat Lain pada Pilkada Jatim, Khofifah: Kenapa Khawatir?

Nasional
Khofifah Tolak Tawaran Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran, Pilih Maju Pilkada Jatim

Khofifah Tolak Tawaran Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran, Pilih Maju Pilkada Jatim

Nasional
Soal Duetnya pada Pilkada Jatim, Khofifah: Saya Nyaman dan Produktif dengan Mas Emil

Soal Duetnya pada Pilkada Jatim, Khofifah: Saya Nyaman dan Produktif dengan Mas Emil

Nasional
Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

Nasional
Respons Luhut Soal Orang 'Toxic', Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Respons Luhut Soal Orang "Toxic", Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Nasional
Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Nasional
Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Nasional
Mencegah 'Presidential Club' Rasa Koalisi Pemerintah

Mencegah "Presidential Club" Rasa Koalisi Pemerintah

Nasional
Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasional
Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Nasional
PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

Nasional
Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang 'Toxic' di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang "Toxic" di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com