Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

SBY: Rp 2 Triliun untuk Solusi Banjir Jakarta

Kompas.com - 20/01/2013, 16:42 WIB
Indra Akuntono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah menyiapkan dana hingga Rp 2 triliun untuk mengatasi banjir di Jakarta. Hal itu disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat menggelar jumpa pers di tepi Sungai Ciliwung, Kelurahan Bidara Cina, Kecamatan Jatinegara, Minggu (20/1/2013).

"Untuk prioritas, solusi banjir di Jakarta, jangka pendek dan jangka menengah, pemerintah menyiapkan Rp 2 triliun," kata Presiden.

Dana sebesar Rp 2 triliun itu rencananya dipakai untuk menyokong rencana jangka pendek dan jangka menengah. Untuk jangka pendek, Rp 300 miliar akan digunakan menambah 50 unit MCK mobile dan pompa. Sisanya untuk membuat sodetan dari Sungai Ciliwung menuju Kanal Banjir Timur (KBT) sebesar Rp 500 miliar, dan normalisasi sungai sebesar Rp 1,2 triliun.

Presiden menyampaikan, sinergi yang dilakukan pemerintah pusat dan daerah itu didasari posisi Jakarta yang bukan hanya sebagai salah satu provinsi di Indonesia, tetapi juga sebagai pusat pemerintahan, pusat perekonomian, dan pusat hubungan internasional. Alasan lain, skala banjir Jakarta tak akan mampu hanya diatasi oleh Pemerintah Provinsi DKI sendiri. Oleh sebab itu, pemerintah pusat mengambil alih hal-hal yang tak dapat dilakukan oleh DKI.

"Semua tahu, telah terjadi perubahan iklim di dunia ini, banjir ini bisa terjadi lagi, dan sekarang belum aman betul. Diperkirakan curah hujan masih terjadi sampai Maret. Maka, kita berjaga-jaga, masyarakat siap, dan dampak banjir bisa dikurangi," ujar Presiden.

Semua keputusan Presiden itu merupakan hasil rapat koordinasi bersama sejumlah pejabat terkait, di antaranya Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono, Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto, Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, perwakilan DPR, dan perwakilan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Rapat tersebut digelar pada Minggu siang tadi di pos pengungsian di GOR Otista, Jakarta Timur.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Kementerian KP Terjunkan Penyuluh Perikanan hingga Taruna untuk Bantu Korban Banjir Bandang di Sumbar

    Kementerian KP Terjunkan Penyuluh Perikanan hingga Taruna untuk Bantu Korban Banjir Bandang di Sumbar

    Nasional
    3 Jemaah Haji Indonesia Meninggal di Madinah

    3 Jemaah Haji Indonesia Meninggal di Madinah

    Nasional
    TNI AL Petakan Rute dan Daerah Rawan Penyelundupan Benih Lobster

    TNI AL Petakan Rute dan Daerah Rawan Penyelundupan Benih Lobster

    Nasional
    Polemik Kenaikan UKT Terus Jadi Sorotan, Fahira Idris: Pendidikan Tinggi Seharusnya Inklusif

    Polemik Kenaikan UKT Terus Jadi Sorotan, Fahira Idris: Pendidikan Tinggi Seharusnya Inklusif

    Nasional
    Menteri ESDM Soal Revisi PP Minerba: Semua K/L Sudah Siap, Tinggal dari Istana

    Menteri ESDM Soal Revisi PP Minerba: Semua K/L Sudah Siap, Tinggal dari Istana

    Nasional
    RUU Kementerian Negara Disetujui Jadi Usul Inisiatif DPR, Bakal Segera Dikirim Ke Presiden

    RUU Kementerian Negara Disetujui Jadi Usul Inisiatif DPR, Bakal Segera Dikirim Ke Presiden

    Nasional
    Menolak Diusung pada Pilkada DKI dan Jabar, Dede Yusuf: Bukan Opsi yang Menguntungkan

    Menolak Diusung pada Pilkada DKI dan Jabar, Dede Yusuf: Bukan Opsi yang Menguntungkan

    Nasional
    DPR Bakal Panggil Mendikbud Nadiem Buntut Biaya UKT Mahasiswa Meroket sampai 500 Persen

    DPR Bakal Panggil Mendikbud Nadiem Buntut Biaya UKT Mahasiswa Meroket sampai 500 Persen

    Nasional
    Pasal dalam UU Kementerian Negara yang Direvisi: Jumlah Menteri hingga Pengertian Wakil Menteri

    Pasal dalam UU Kementerian Negara yang Direvisi: Jumlah Menteri hingga Pengertian Wakil Menteri

    Nasional
    Jokowi Disebut Tak Perlu Terlibat di Pemerintahan Mendatang, Beri Kedaulatan Penuh pada Presiden Terpilih

    Jokowi Disebut Tak Perlu Terlibat di Pemerintahan Mendatang, Beri Kedaulatan Penuh pada Presiden Terpilih

    Nasional
    Kekayaan Miliaran Rupiah Indira Chunda, Anak SYL yang Biaya Kecantikannya Ditanggung Negara

    Kekayaan Miliaran Rupiah Indira Chunda, Anak SYL yang Biaya Kecantikannya Ditanggung Negara

    Nasional
    LPSK dan Kemenkumham Bakal Sediakan Rutan Khusus 'Justice Collaborator'

    LPSK dan Kemenkumham Bakal Sediakan Rutan Khusus "Justice Collaborator"

    Nasional
    Alasan Dirut Pertamina Karen Agustiawan Hadirkan JK sebagai Saksi Meringankan

    Alasan Dirut Pertamina Karen Agustiawan Hadirkan JK sebagai Saksi Meringankan

    Nasional
    Dewas KPK Tolak Ahli yang Dihadirkan Nurul Ghufron karena Dinilai Tidak Relevan

    Dewas KPK Tolak Ahli yang Dihadirkan Nurul Ghufron karena Dinilai Tidak Relevan

    Nasional
    Mengadu ke DPR gara-gara UKT Naik 500 Persen, Mahasiswa Unsoed: Bagaimana Kita Tidak Marah?

    Mengadu ke DPR gara-gara UKT Naik 500 Persen, Mahasiswa Unsoed: Bagaimana Kita Tidak Marah?

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com