Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PDI-P dan Golkar Juga Tolak Pilih Daming

Kompas.com - 16/01/2013, 12:35 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dan Fraksi Partai Golkar akhirnya memutuskan untuk tidak memilih calon hakim agung Muhammad Daming Sunusi. Hal ini menyusul candaan kontroversialnya terkait pelaku pemerkosaan yang tidak perlu dihukum mati lantaran kasus itu kerap terjadi atas dasar saling suka.

"Yang jelas ketua umum kami perempuan dan ketua fraksi kami perempuan. Kami nggak mungkin terima kalau sikapnya seperti itu," ucap anggota Komisi III dari Fraksi PDI-P, Trimedya Pandjaitan, Rabu (16/1/2013), di Gedung Kompleks Parlemen Senayan.

Trimedya mengatakan, sikap itu diambil lantaran Daming sudah dinilai melecehkan kaum perempuan. Permohonan maaf Daming, lanjutnya, merupakan salah satu kelebihan bagi Daming yang patut diapresiasi. Namun, Trimedya mengatakan, pernyataan Daming sudah terlebih dulu mendapat kecaman publik sehingga partainya memastikan tak akan memilih calon hakim agung itu.

"Maaf, sih, boleh. Dia pasti salah ngomong, tapi suasana sudah begini. Kami dari PDI-P, pada saat orang anggap ada pelecehan terhadap perempuan, kami harus di depan," tutur Trimedya.

Sementara itu, anggota Komisi III dari Fraksi Partai Golkar, Nurdiman Munir, juga mengatakan, partainya akan mempertimbangkan tidak memilih Daming sebagai calon hakim agung.

"Sebaiknya memang tidak akan diloloskan. Ini akan menjadi catatan khusus karena pendapat itu sangat tidak pantas, apalagi dia (Daming) punya satu anak perempuan," kata Nurdiman.

Insiden yang terjadi pada Daming itu, lanjutnya, sebaiknya menjadi pelajaran ke depan bagi para hakim dalam bersikap. "Mudah-mudahan ini peringatan hakim agung untuk bersifat dewasa dan jangan berpendapat yang vulgar dan menimbulkan opini masyarakat," tutur Nurdiman.

Seperti diberitakan, calon hakim agung Muhammad Daming Sunusi membuat pernyataan kontroversial dalam uji kelayakan dan kepatutan hakim agung di Komisi III DPR pada Senin (14/1/2013) ini.

Daming melontarkan jawaban "nyeleneh" saat ditanyakan hukuman mati bagi pelaku pemerkosaan. Saat itu, Daming menjawab bahwa hukuman mati harus dipertimbangkan karena kasus pemerkosaan kerap terjadi lantaran saling menikmati.

"Yang memerkosa dengan yang diperkosa ini sama-sama menikmati. Jadi, harus pikir-pikir terhadap hukuman mati," kata Daming. Jawaban Daming ini langsung mengundang tawa. Tidak sedikit pula yang mencibir pernyataan Damin itu. Dijumpai seusai melakukan uji kelayakan dan kepatutan, Damin berdalih bahwa pernyataannya itu hanya untuk mencairkan suasana.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Prabowo Koreksi Istilah 'Makan Siang Gratis': Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

    Prabowo Koreksi Istilah "Makan Siang Gratis": Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

    Nasional
    Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

    Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

    Nasional
    Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

    Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

    Nasional
    KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

    KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

    Nasional
    Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

    Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

    Nasional
    Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

    Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

    Nasional
    Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

    Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

    Nasional
    Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

    Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

    Nasional
    Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

    Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

    Nasional
    Pemerintah Belum Terima Draf Resmi RUU Penyiaran dari DPR

    Pemerintah Belum Terima Draf Resmi RUU Penyiaran dari DPR

    Nasional
    Akui Cita-citanya adalah Jadi Presiden, Prabowo: Dari Kecil Saya Diajarkan Cinta Tanah Air

    Akui Cita-citanya adalah Jadi Presiden, Prabowo: Dari Kecil Saya Diajarkan Cinta Tanah Air

    Nasional
    Budi Arie: Pemerintah Pastikan RUU Penyiaran Tak Kekang Kebebasan Pers

    Budi Arie: Pemerintah Pastikan RUU Penyiaran Tak Kekang Kebebasan Pers

    Nasional
    Perayaan Trisuci Waisak, Menag Berharap Jadi Momentum Rajut Kerukunan Pasca-Pemilu

    Perayaan Trisuci Waisak, Menag Berharap Jadi Momentum Rajut Kerukunan Pasca-Pemilu

    Nasional
    Vendor Kementan Disuruh Pasang 6 AC di Rumah Pribadi SYL dan Anaknya

    Vendor Kementan Disuruh Pasang 6 AC di Rumah Pribadi SYL dan Anaknya

    Nasional
    SYL Berkali-kali 'Palak' Pegawai Kementan: Minta Dibelikan Ponsel, Parfum hingga Pin Emas

    SYL Berkali-kali "Palak" Pegawai Kementan: Minta Dibelikan Ponsel, Parfum hingga Pin Emas

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com