Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PDIP Sayangkan Rilis ICW

Kompas.com - 30/12/2012, 19:45 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - PDI Perjuangan menyayangkan rilis Indonesia Corruption Watch (ICW) perihal jumlah politisi yang terjerat kasus korupsi sepanjang 2012. Dalam rilis itu, PDIP berada di peringkat tiga yang kadernya terbanyak terseret kasus korupsi dengan delapan kader.

Ketua DPP Departemen bidang Hukum, HAM, Perundang-Undangan PDIP Trimedya Panjaitan mengatakan, ada satu kasus yang seharusnya tidak masuk daftar di ICW. Kasus itu, yakni perkara Aris Narang terkait korupsi anggaran biaya pengembangan sumber daya manusia di DPRD Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah lantaran terjadi tahun 2011 .

Dengan demikian, kata Trimedya, PDIP seharusnya berada di posisi keempat. Di nomor satu adalah Partai Golkar dengan 14 politisi yang terjerat korupsi, nomor dua adalah Partai Demokrat dengan 10 politisi, dan nomor tiga adalah Partai Amanat Nasional dengan delapan politisi.

Kritikan PDIP lainnya, yakni ICW tidak memaparkan nilai kerugian keuangan negara dalam setiap perkara. "Jadi bukan sekadar disampaikan sekian kasus," kata Trimedya saat menyampaikan catatan DPP PDIP atas penegakan hukum selama 2012 di Jakarta, Minggu ( 30/12/2012 ).

Meski demikian, Trimedya tetap berterimakasih atas kritikan yang diarahkan ke partainya. Menurut dia, terjeratnya para politisi dalam kasus korupsi lantaran tingginya biaya pemilu yang mengakibatkan mereka mencari dana di luar haknya.

Agar tidak ada lagi kader PDIP yang terjerat, tambah anggota Komisi III DPR itu, pihaknya selalu mengingatkan seluruh kader, baik yang berada di eksekutif maupun legislatif supaya lebih berhati-hati dalam menjalankan tugasnya. Pembenahan proses seleksi calon legislatif maupun kader yang bakal maju menjadi kepala daerah telah diperketat. Salah satunya dengan test psikologi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com