KPK: Hasan Wirajuda Tak Mangkir

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Johan Budi SP menepis kabar bahwa mantan Menteri Luar Negeri Hasan Wirajuda mangkir dari pemeriksaan lembaga antikorupsi itu. Hasan telah mengirimkan surat pemberitahuan kepada KPK bahwa ia berhalangan hadir.

"Yang bersangkutan (Hasan Wirajuda) tidak mangkir dan surat ada kemarin cuma baru sampai ke penyidik itu sore hari," kata Johan dalam jumpa pers di kantornya, Jakarta, Rabu (12/12/2012).

Johan mengatakan, surat tersebut memberitahukan Hasan sedang bertugas di luar kota. Mantan Menlu Kabinet Gotong Royong dan Indonesia Bersatu I itu dijadwalkan menjalani pemeriksaan pekan depan. "Dijadwalkan Selasa depan berkaitan dengan kasus dugaan korupsi dalam sidang internasional di kedutaan besar," kata Johan.

KPK menjadwalkan pemeriksaan Hasan terkait penyidikan kasus dugaan korupsi pengelolaan dana kegiatan sidang internasional Departemen Luar Negeri, Selasa (11/12/2012) kemarin. Namun, Hasan tidak hadir dalam pemeriksaan. Hasan akan dimintai keterangan sebagai saksi untuk tersangka kasus itu, yakni mantan Sekretaris Jenderal Departemen Luar Negeri, Sudjadnan Parnohadiningrat.

Dalam kasus ini, Sudjadnan diduga melakukan tindak pidana korupsi dengan menyalahgunakan kewenangannya sebagai pejabat pembuat komitmen sehingga menimbulkan kerugian negara sekitar Rp 18 miliar. Penyalahgunaan wewenang itu terkait dengan sejumlah kegiatan di Deplu, di antaranya seminar yang digelar dalam kurun waktu 2004-2005. Saat dugaan korupsi itu dilakukan, Hasan menjabat sebagai Menlu. Terkait penyidikan kasus ini, KPK sudah memeriksa sejumlah saksi, antara lain Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri Budi Bowoleksono dan Duta Besar RI di Kanada Dienne Dhardianti Mohario.

Sudjadnan juga berstatus terpidana dalam kasus korupsi yang lain. Mantan Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat itu divonis setelah terbukti terlibat dalam pencairan uang negara secara ilegal. Sudjadnan menyetujui pengeluaran anggaran untuk renovasi gedung dan rumah dinas di lingkungan Kedutaan Besar RI di Singapura sebelum ada persetujuan dari Menteri Keuangan. Dia juga menerima uang sebesar 200.000 dollar AS dari mantan Duta Besar Indonesia untuk Singapura, Mochamad Slamet Hidayat. Korupsi itu terjadi dalam kurun waktu Agustus 2003 sampai September 2004. Ketika itu, Slamet adalah Duta Besar Indonesia untuk Singapura dan Sudjadnan menjabat Sekjen Departemen Luar Negeri.