Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Selain ke Brasil, Komisi VII Studi Banding ke Amerika Serikat

Kompas.com - 12/12/2012, 16:00 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Selain melakukan kegiatan studi banding ke Brasil, Komisi VII DPR ternyata juga berangkat ke Amerika Serikat. Kunjungan ke "Negeri Paman Sam" kali ini untuk mempersiapkan rancangan Undang-Undang Kedirgantaraan. Hal tersebut dibenarkan oleh anggota Komisi VII DPR, Alimin Abdullah, Rabu (12/12/2012), dalam pesan singkat yang diterima wartawan.

"Saya lagi di USA dalam rangka buat UU Dirgantara," ucap Alimin.

Kunjungan Komisi VII ke AS ini juga dibenarkan oleh anggota Komisi VII lainnya, Nur Yasin, yang ikut dalam rombongan ke Brasil.

"Jadi ada yang ke Brasil dan Amerika. Ke Amerika berangkat tanggal 7 Desember, yang ke Brasil tanggal 9 Desember," ucap Yasin yang dihubungi terpisah.

Yasin menambahkan, pimpinan rombongan ke Amerika Serikat adalah Wakil Ketua Komisi VII dari PPP Achmad Fahrial. Sementara rombongan ke Brasil dipimpin oleh Ketua Komisi VII dari Partai Demokrat Sutan Bhatoegana. Namun, hingga kini wartawan belum berhasil menghubungi kedua politisi Senayan itu.

Menjelang pengujung tahun 2012, semakin banyak kunjungan kerja yang dilakukan para anggota Dewan Perwakilan Rakyat ke luar negeri. Sebelumnya, Komisi IV bertolak ke Perancis dan China untuk mempersiapkan revisi Undang-Undang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Kunjungan-kunjungan kerja ke luar negeri ini mendapat kecaman dari berbagai pihak. Salah satunya dari Koordinator Advokasi dan Investigasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran Uchok Sky Khadafi. Menurut Uchok, para anggota Dewan yang ke Perancis dan China ini sangat tidak peka apalagi dilakukan pada akhir tahun.

"Betul-betul merepotkan Kedutaan RI di Paris, dan menyusahkan rakyat sendiri lantaran duit dipakai untuk jalan-jalan kilat saja. Jadi, seharusnya anggota DPR itu membantu masyarakat yang tidak mampu, tapi kini menghabiskan uang negara untuk perjalanan kilat saja," ujar Uchok.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com