Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Presiden, Sia-sia Bekali Pejabat soal Korupsi

Kompas.com - 11/12/2012, 14:17 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Agun Gunanjar menilai percuma langkah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang akan mengumpulkan seluruh kepala daerah untuk mencegah mereka agar tak terjerat dalam tindak pidana korupsi. Selama tata kelola keuangan tidak diperbaiki, menurut dia, para kepala daerah dapat terjerat korupsi.

"Jadi, bukan persoalan ketidaktahuan aturan. Menurut saya, justru karena kebijakannya itu sendiri tidak sungguh-sungguh memperhatikan daerah," kata Agun di Gedung Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (11/12/2012).

Hal itu dikatakan Agun ketika dimintai tanggapan terhadap pernyataan Presiden. Dalam pidato ketika Hari Antikorupsi Sedunia, Presiden mengatakan, banyak kasus korupsi yang terjadi akibat ketidakpahaman jajaran pemerintah terhadap peraturan perundang-undangan.

Karena itu, Presiden akan mengumpulkan para kepala daerah serta pejabat penyusun dan pengelola anggaran Januari 2013 untuk diberi penjelasan mana saja yang melanggar UU. Langkah itu agar pejabat yang tidak memiliki niat korupsi tidak terjerat hukum.

Agun mengkritik langkah kementerian yang membuat Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) sampai ke tingkat desa. "Lalu untuk apa ada otonomi daerah kalau sampai kementerian mengurusi sampai ke tingkat daerah dengan menjadikan dinas-dinas di daerah sebagai unit pelaksana teknis penyampaian anggaran dari pemerintah pusat," ucapnya.

Seharusnya, menurut Agun, kementerian hanya membuat kebijakan sektoral, tidak sampai mengatur anggaran hingga tingkat desa. Lantaran penganggaran di tangan pusat, kata dia, akhirnya para pejabat daerah datang ke Jakarta untuk melobi. Akibatnya, kongkalingkong terjadi.

"Mengumpulkan kepala daerah itu sesuatu yang tidak akan berdampak apa-apa. Selama kebijakannya masih memiskinkan daerah, sepanjang kementerian masih mencampuri urusan keuangan daerah, itu tidak akan berpengaruh. Konsisten jika tidak ingin ada praktik kongkalingkong. Tertibkan para menteri itu. Sampai sekarang masih terjadi," ujar politisi Partai Golkar itu.

Baca juga:
Bekali Pejabat soal Korupsi, 'Jangan Ajari Ikan Berenang'
Presiden: Banyak Korupsi karena Pejabat Tak Paham
Abraham: Tak Tahu soal Korupsi, Jangan Jadi Pemimpin!

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

    Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

    Nasional
    Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

    Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

    Nasional
    Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

    Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

    Nasional
    Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

    Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

    Nasional
    Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

    Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

    Nasional
    Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

    Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

    Nasional
    7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

    7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

    Nasional
    Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

    Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

    Nasional
    Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

    Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

    Nasional
    Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

    Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

    Nasional
    BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

    BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

    Nasional
    Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

    Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

    Nasional
    Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

    Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

    Nasional
    Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

    Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com