Tukang Berantas Korupsi Bertemu di Bali

NUSA DUA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad, Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komjen Sutarman, dan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus D Andhi Nirwanto, duduk satu meja dalam acara rapat koordinasi Badan Pemeriksa Keuangan, KPK, Bareskrim Polri, dan Kejaksaan Agung di Nusa Dua, Badung, Bali, Selasa (4/12/2012).

Ketiga pimpinan institusi itu disebut sebagai tukang berantas korupsi di Indonesia. Sebutan "tukang berantas korupsi" dilontarkan Jampidsus Andhi Nirwanto dalam rapat koordinasi BPK, yang dihadiri 200-an bupati dan wali kota di wilayah Indonesia timur. "Kalau di sinetron ada istilah tukang insinyur, maka di sini ada tukang berantas korupsi," kata Andhi, yang disambut tepuk tangan sejumlah peserta rapat koordinasi.

Sebutan itu dilontarkan Andhi terkait kinerja tiga lembaga itu dalam penindakan dan penegakan hukum, terutama dalam pemberantasan korupsi. Polri, menurut Sutarman, menangani 991 kasus laporan korupsi hingga November 2012. Jumlah perkara korupsi itu diakui meningkat dibandingkan periode 2011, yakni 766 kasus laporan korupsi. "Belum lagi kasus korupsi yang dilaporkan ke KPK atau Kejaksaan Agung," kata Sutarman.

BPK menggelar rapat koordinasi dengan kepala-kepala daerah di wilayah Indonesia timur dan menghadirkan tiga pimpinan institusi pemberantas korupsi sebagai narasumber dalam rangka mendorong para kepala daerah itu agar tertib anggaran dan menindaklanjuti temuan-temuan BPK terkait ketekoran kas di bendahara umum daerah dan bendahara satuan kerja perangkat daerah (SKPD).

Dari catatan BPK, hasil pemeriksaan BPK semester pertama 2012 menunjukkan, sebanyak 220 entitas dari 238 kabupaten dan kota di wilayah Indonesia timur yang belum memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK. Pimpinan BPK Rizal Djalil menyatakan, kehadiran tiga pimpinan institusi pemberantas korupsi untuk memberikan pencerahan dan sekaligus mengingatkan para kepala daerah agar tidak melakukan tindak pidana korupsi.