Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wacana Mega-JK Sebatas Politik Silaturahim

Kompas.com - 03/12/2012, 14:47 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) hingga saat ini belum memutuskan pasangan calon presiden dan wakil presiden yang akan diusung pada Pemilihan Presiden 2014 mendatang. Wacana duet antara Megawati Soekarnoputri dan Jusuf Kalla baru sebatas politik silaturahim. Hal ini diungkapkan politisi senior PDI-P, Pramono Anung, Senin (3/12/2012), di Gedung Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

"Itu masih dalam politik silaturahim. Di dalam politik, silaturahim biasa-biasa saja, tetapi belum ada keputusan partai," ujar Pramono.

Ia mengatakan, keputusan PDI-P berada di tangan Ketua Umum PDI-P Megawati. Hingga kini, Mega belum membicarakan soal pencapresan tahun 2014.

"Nanti Bu Mega yang akan memutuskan sesuai mekanisme internal partai. Kalau sekarang masih terlalu dini," kata Wakil Ketua DPR ini.

Jika dilihat dari hasil survei yang dilakukan partai, Pramono mengatakan, popularitas Mega dan JK memang berada di atas. "Mega punya konsitituen yang tetap. Survei mereka ada di satu dua besar," ujarnya.

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan Lembaga Survei Indonesia (LSI), Megawati Soekarnoputri sebagai tokoh paling dikenal pemilih. Sebanyak 94 persen responden mengenal Mega. Sementara itu, politisi Partai Golkar, Jusuf Kalla, menguntit di belakang Mega. JK dikenal 88 persen responden.

Sebelumnya, Jusuf Kalla menyatakan bersedia berduet dengan Megawati Soekarnoputri pada Pilpres 2014. Kalla mengaku tidak keberatan maju menjadi calon wakil presiden (cawapres).

"Selama tidak mengatasnamakan Golkar, saya tidak keberatan," kata pria yang kerap disapa JK ini di Kampus Universitas Multimedia Nusantara (UMN), Serpong, Banten, Sabtu (24/11/2012).

Kalla mengatakan, dia tidak perlu minta izin Partai Golkar untuk mendampingi Mega. Sebab, lanjutnya, hal itu tidak berhubungan dengan partai tersebut. Kalla mengakui akan maju meskipun tanpa Partai Golkar.

"(Menjadi pendamping Mega) itu masih mungkin. Dalam politik, semua hal masih mungkin terjadi," ujarnya.

Kalla menambahkan, dia telah melakukan pembicaraan dengan PDI-P. Ia juga mengatakan sudah sering bertemu PDI-P. Namun, ia menampik jika PDIP-P sudah meminangnya menjadi cawapres. "Itu masih masalah ke depanlah," kata Kalla.

Baca juga:
JK Tak Keberatan Duet dengan Megawati
LSI: Mega-JK, Capres Paling Terkenal
Golkar: Mega-JK Hanya Wacana, Tak Usah Ditanggapi

Berita terkait dapat diikuti dalam topik:
Geliat Politik Jelang 2014

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

    Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

    Nasional
    Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

    Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

    Nasional
    Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

    Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

    Nasional
    Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

    Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

    Nasional
    Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

    Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

    Nasional
    Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

    Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

    Nasional
    Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

    Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

    Nasional
    Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

    Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

    Nasional
    Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

    Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

    Nasional
    Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

    Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

    Nasional
    Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

    Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

    Nasional
    Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

    Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

    Nasional
    Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

    Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com