Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dirut Merpati: Pak Dahlan Tak Salah, Saya yang Salah

Kompas.com - 28/11/2012, 22:56 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Kekeliruan penyebutan nama anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang diduga melakukan pemerasan terhadap direksi PT Merpati Nusantara Airlines (MNA) kembali terjadi. Kali ini, politisi Partai Amanat Nasional (PAN) Muhammad Hatta atau yang biasa disapa Charlie yang kena getahnya. Direktur Utama Merpati Rudy Setyopurnomo mengakui kekeliruannya itu.

Seusai dimintai keterangan bersama anggota DPR lain, Rudy pun langsung didekati Charlie yang sudah menunggu di luar ruang Badan Kehormatan. Rudy tidak bisa mengelak, pergelangan tangannya dipegang Charlie. Puluhan kamera televisi langsung menyorot ke arahnya. "Iya, saya klarifikasi bahwa Pak Hatta tidak hadir dalam pertemuan tanggal 1 Oktober di Komisi XI," ujar Rudy, Rabu (28/11/2012), di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.

Pertemuan tanggal 1 Oktober 2012 antara direksi Merpati dilaporkan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan ke BK sebagai upaya meminta jatah terkait penyertaan modal negara (PMN) Merpati. Terkait penyebutan nama Charlie yang ikut dalam rapat tersebut, Rudy mengaku bahwa ini adalah murni kesalahannya.

"Saya lapor ke Pak Dahlan. Pak Dahlan tidak salah, saya yang salah," ujarnya.

Sebelumnya, Charlie juga sudah menyampaikan ke hadapan pimpinan BK bahwa dirinya tidak mengikuti rapat tersebut. Pada tanggal yang sama, Charlie berada di Klaten, Jawa Tengah, untuk melakukan sosialisasi Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Dengan kesalahannya itu, Rudy pun menyatakan dirinya siap digugat secara hukum atas tuduhan pencemaran nama baik. "Oh iya, siap. Saya nggak ada niat mencemarkan nama orang lain," katanya lagi.

Lebih lanjut, Rudy meminta maaf kepada Charlie di hadapan politisi itu. Dia mengaku salah menuliskan nama. Menanggapi permohonan maaf Rudy, Charlie sempat meminta agar Rudy mempertegas namanya. "Tolong disebut Muhammad Hatta dari PAN, Pak," sahut Charlie yang terus memperhatikan penjelasan Rudy.

"Saya mohon maaf kepada Pak Muhammad Hatta bahwa saya salah tulis nama," sambung Rudy.

Nama Charlie sebenarnya tidak masuk dalam laporan Dahlan Iskan pertama kali ke BK DPR. Namun, Dahlan kemudian meralat bahwa dua politisi yang awalnya diadukan melakukan pemerasan seperti M Ichlas El-Qudsy dari Fraksi PAN dan Andi Timo Pangerang dari Fraksi Partai Demokrat tidak ikut dalam rapat tanggal 1 Oktober lalu.

Dirut PT Merpati Rudy Setyapurnomo kemudian mengadukan dua nama baru lainnya, yakni Muhammad Hatta dari Fraksi PAN dan Saidi Butar-Butar dari Fraksi Partai Demokrat.

Baca juga:
Hatta: Lagi-lagi Dahlan Iskan Salah
Linda Megawati: Saya Terpukul Disebut Pemeras
BK Konfrontasi Dirut Merpati dengan Sumaryoto
BK Minta Dahlan Cari Bukti Hukum Pemerasan BUMN
Diperiksa BK 2 Jam, Dirut Merpati Bungkam
Mantan Dirut Merpati Bantah Ada Pemerasan
Hatta: Dahlan seperti Anjing Menggonggong, Kafilah Berlalu

Berita terkait dapat diikuti dalam topik:
Dahlan Iskan Versus DPR

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Anies Pertimbangkan Maju Pilkada DKI, PKS: Kita Lagi Cari yang Fokus Urus Jakarta

    Anies Pertimbangkan Maju Pilkada DKI, PKS: Kita Lagi Cari yang Fokus Urus Jakarta

    Nasional
    Momen Menarik di WWF Ke-10 di Bali: Jokowi Sambut Puan, Prabowo Dikenalkan sebagai Presiden Terpilih

    Momen Menarik di WWF Ke-10 di Bali: Jokowi Sambut Puan, Prabowo Dikenalkan sebagai Presiden Terpilih

    Nasional
    Perkenalkan Istilah ‘Geo-cybernetics’, Lemhannas: AI Bikin Tantangan Makin Kompleks

    Perkenalkan Istilah ‘Geo-cybernetics’, Lemhannas: AI Bikin Tantangan Makin Kompleks

    Nasional
    Megawati Disebut Lebih Berpeluang Bertemu Prabowo, Pengamat: Jokowi Akan Jadi Masa Lalu

    Megawati Disebut Lebih Berpeluang Bertemu Prabowo, Pengamat: Jokowi Akan Jadi Masa Lalu

    Nasional
    Laporkan Dewas ke Bareskrim, Wakil Ketua KPK Bantah Dirinya Problematik

    Laporkan Dewas ke Bareskrim, Wakil Ketua KPK Bantah Dirinya Problematik

    Nasional
    Kolaborasi Pertamina–Mandalika Racing Series Dukung Pembalap Muda Bersaing di Kancah Internasional

    Kolaborasi Pertamina–Mandalika Racing Series Dukung Pembalap Muda Bersaing di Kancah Internasional

    Nasional
    Harkitnas, Fahira Idris Tekankan Pentingnya Penguasaan Iptek untuk Capai Visi Indonesia Emas 2045

    Harkitnas, Fahira Idris Tekankan Pentingnya Penguasaan Iptek untuk Capai Visi Indonesia Emas 2045

    Nasional
    Sempat Sebut Lettu Eko Meninggal karena Malaria, Dankormar: Untuk Jaga Marwah Keluarga

    Sempat Sebut Lettu Eko Meninggal karena Malaria, Dankormar: Untuk Jaga Marwah Keluarga

    Nasional
    Yasonna Berharap Program PPHAM Dilanjutkan oleh Pemerintahan Prabowo-Gibran

    Yasonna Berharap Program PPHAM Dilanjutkan oleh Pemerintahan Prabowo-Gibran

    Nasional
    Di WWF 2024, Jokowi Ajak Semua Pihak Wujudkan Tata Kelola Air yang Inklusif dan Berkelanjutan

    Di WWF 2024, Jokowi Ajak Semua Pihak Wujudkan Tata Kelola Air yang Inklusif dan Berkelanjutan

    Nasional
    KSP Sebut Bakal Pertimbangkan Nama-nama Pansel KPK Rekomendasi ICW

    KSP Sebut Bakal Pertimbangkan Nama-nama Pansel KPK Rekomendasi ICW

    Nasional
    Kementan Rutin Kirim Durian Musang King, SYL: Keluarga Saya Tak Suka, Demi Allah

    Kementan Rutin Kirim Durian Musang King, SYL: Keluarga Saya Tak Suka, Demi Allah

    Nasional
    Jokowi-Puan Bertemu di WWF 2024, Pengamat: Tidak Akan Buat Megawati Oleng

    Jokowi-Puan Bertemu di WWF 2024, Pengamat: Tidak Akan Buat Megawati Oleng

    Nasional
    56.750 Jemaah Haji Tiba di Madinah, 6 Orang Dikabarkan Wafat

    56.750 Jemaah Haji Tiba di Madinah, 6 Orang Dikabarkan Wafat

    Nasional
    Ingatkan Soal Kuota Haji Tambahan, Anggota DPR: Jangan Sampai Dipanggil KPK

    Ingatkan Soal Kuota Haji Tambahan, Anggota DPR: Jangan Sampai Dipanggil KPK

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com