Kompas.com - 09/11/2012, 15:43 WIB
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan menyerahkan lima nama tambahan kepada Badan Kehormatan DPR atau BK DPR, Rabu (7/11/2012), terkait anggota DPR yang diduga melakukan pemerasan. Menurut informasi, kelima anggota Dewan yang dilaporkan itu melakukan pertemuan dengan direksi salah satu BUMN. Ketua DPR Marzuki Alie mengakui bahwa laporan yang dibuat Dahlan terkait pertemuan itu.

"Saya kemarin dapat laporan dari BK bahwa menyebutkan lima nama, tapi tidak ada cerita menyebutkan adanya masalah uang. Hanya ada pertemuan 1 kali dengan lima anggota DPR," ujar Marzuki di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (9/11/2012).

Pertemuan ini, kata Marzuki, dianggap Dahlan seolah-olah berlatar belakang meminta jatah. "Tidak ada bukti memeras, meminta jatah. Dalam konteks apa juga tidak tahu," kata politisi Partai Demokrat ini.

Oleh karena itu, Marzuki menilai, BK perlu untuk menindaklanjutinya dengan memanggil direksi BUMN yang menyampaikan informasi dugaan pemerasan ini. Pemanggilan direksi BUMN juga perlu untuk menghimpun bukti.

"Ini terlalu gegabah menuduh dan menyampaikan di ruang publik. Padahal, tidak ada apa-apa, tidak ada bukti, akhirnya membuat gaduh politik, apalagi ini antar-lembaga negara. Dia eksekutif, masak menyerang parlemen," ucap Marzuki.

Saat dipanggil BK pada Senin (5/11/2012) lalu, Dahlan hanya melaporkan dua nama anggota DPR, yakni Idris Laena dari Fraksi Partai Golkar dan Sumaryoto dari Fraksi PDI Perjuangan. Idris diduga meminta jatah ke PT PAL dan PT Garam, sementara Sumaryoto diduga meminta jatah ke PT Merpati Nusantara Airlines. Praktik pemerasan diduga dilakukan terkait penyertaan modal negara (PMN).

Selain dua nama itu, Direktur Utama Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) Ismed Hasan Putro juga menyerahkan seorang oknum DPR berinisial IS yang disebut meminta jatah 2.000 ton gula. Setelah didesak anggota BK, Dahlan akhirnya menambahkan lima nama baru lagi pada Rabu (7/11/2012) melalui surat yang ditujukan kepada pimpinan DPR. BK hingga kini masih merahasiakan kelima nama itu.

Berita terkait dapat diikuti dalam topik:
Dahlan Iskan Versus DPR

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Jadi Tersangka Kasus Suap, Hakim Itong Isnaeni Diberhentikan Sementara

    Jadi Tersangka Kasus Suap, Hakim Itong Isnaeni Diberhentikan Sementara

    Nasional
    KPK Amankan Uang Rp 140 Juta dalam OTT di PN Surabaya, Tanda Jadi untuk Hakim Itong Urus Perkara

    KPK Amankan Uang Rp 140 Juta dalam OTT di PN Surabaya, Tanda Jadi untuk Hakim Itong Urus Perkara

    Nasional
    Hakim PN Surabaya 'Ngamuk' Saat KPK Umumkan Tersangka: Ini Omong Kosong!

    Hakim PN Surabaya "Ngamuk" Saat KPK Umumkan Tersangka: Ini Omong Kosong!

    Nasional
    Hakim Itong, Panitera dan Pengacara yang Terjaring OTT di PN Surabaya Jadi Tersangka

    Hakim Itong, Panitera dan Pengacara yang Terjaring OTT di PN Surabaya Jadi Tersangka

    Nasional
    RI Kecam Aksi Israel Gusur Permukiman Warga Palestina di Sheikh Jarah

    RI Kecam Aksi Israel Gusur Permukiman Warga Palestina di Sheikh Jarah

    Nasional
    Satgas: Kasus Covid-19 dari Berbagai Varian di Indonesia Masih Terkendali

    Satgas: Kasus Covid-19 dari Berbagai Varian di Indonesia Masih Terkendali

    Nasional
    KPK Sayangkan Rahmat Effendi Lakukan Pertemuan Daring di Luar Ketentuan

    KPK Sayangkan Rahmat Effendi Lakukan Pertemuan Daring di Luar Ketentuan

    Nasional
    Kemenlu: RI Butuh Informasi Lebih Lengkap Untuk Kirim Bantuan ke Tonga

    Kemenlu: RI Butuh Informasi Lebih Lengkap Untuk Kirim Bantuan ke Tonga

    Nasional
    Kemenkes: Kasus Covid-19 Varian Omicron Tembus 1.078

    Kemenkes: Kasus Covid-19 Varian Omicron Tembus 1.078

    Nasional
    Hakim PN Surabaya yang Ditangkap, Itong Isnaeni Hidayat, Tiba di Gedung KPK

    Hakim PN Surabaya yang Ditangkap, Itong Isnaeni Hidayat, Tiba di Gedung KPK

    Nasional
    Satgas: Kasus Covid-19 Naik 5 Kali Lipat dalam 3 Pekan

    Satgas: Kasus Covid-19 Naik 5 Kali Lipat dalam 3 Pekan

    Nasional
    Kemenlu: Indonesia Bakal Kedatangan Vaksin dari Jerman dan China

    Kemenlu: Indonesia Bakal Kedatangan Vaksin dari Jerman dan China

    Nasional
    Tahun 2022, Kementerian KP Fokus Genjot Peluang Investasi di Sektor Perikanan

    Tahun 2022, Kementerian KP Fokus Genjot Peluang Investasi di Sektor Perikanan

    Nasional
    Sempat Kabur, Kakak Bupati Langkat Akhirnya Tiba di Gedung Merah Putih

    Sempat Kabur, Kakak Bupati Langkat Akhirnya Tiba di Gedung Merah Putih

    Nasional
    Kemenlu Minta Malaysia Tindak Tegas Majikan yang Pekerjakan PMI Ilegal

    Kemenlu Minta Malaysia Tindak Tegas Majikan yang Pekerjakan PMI Ilegal

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.