Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Untuk Kedua Kalinya, BK Panggil Dirut Merpati

Kompas.com - 27/11/2012, 09:27 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat kembali memanggil Direktur Utama PT Merpati Nusantara Airlines (MNA) Rudy Setyopurnomo, Selasa (27/11/2012). Ini adalah panggilan BK untuk kedua kalinya untuk mengklarifikasi bantahan yang disampaikan Dirut Merpati sebelumnya, Sardjono Jhony, terkait dugaan pemerasan oleh anggota DPR terhadap maskapai plat merah itu.

"Hari ini memanggil Dirut Merpati pukul 13.00. Ada yang perlu dikonfirmasi," ujar Ketua BK, M Prakosa, Selasa (27/11/2012), saat dihubungi wartawan.

Prakosa mengatakan, Rudy akan diminta keterangannya seorang diri, belum akan dilakukan konfrontasi dengan anggota dewan yang dilaporkan memeras. "Belum dikonfrontasi hari ini," ujar politisi PDI Perjuangan tersebut.

Hingga kini, BK sudah memanggil Dirut PT Merpati Rudy Setyopurnomo, Dirut PT PAL Firmansyah Arifi, Dirut PT Garam Yulian Lintang, dan Dirut PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) Ismed Hasan Putro. Dari keterangan para direksi ini, semua mengakui adanya praktek meminta jatah yang dilakukan anggota DPR.

Selain itu, BK juga sudah memintai keterangan sejumlah anggota DPR seperti anggota Komisi VI dari Fraksi Golkar Idris Laena terkait dugaan pemerasan di PT Garam dan PT Pal dan anggota Komisi XI dari Fraksi Demokrat Achsanul Qosasi serta anggota Komisi XI dari Fraksi PDI Perjuangan Sumaryoto terkait dugaan pemerasan direksi Merpati. Dari pemanggilan ini, BK menemukan ada indikasi pelanggaran etika pada Laena dan Sumaryoto. Pada Senin kemarin, BK juga sudah memanggil mantan dirut ketiga BUMN itu. Saat dipanggil, mantan Dirut Merpati Sardjono Jhony membantah tudingan Dirut Merpati saat ini bahwa dirinya menjanjikan sucess fee kepada anggota DPR terkait penyertaan modal negara (PMN).

"Enggak, enggak benar. Enggak ada yang minta upeti enggak ada bayar juga," ujar Jhony, Senin (26/11/2012), saat memenuhi panggilan BK.

Pernyataan Jhony ini menjawab pertanyaan wartawan terkait adanya permintaan anggota Komisi XI terhadap direksi Merpati sekaligus tudingan adanya uang yang sudah diberikan Merpati sebesar Rp 5 miliar ke anggota dewan. Jhony mengaku tak tahu bagaimana kabar soal pemerasan ini bisa menyeruak ke publik.

"Tanya sama Dirut Merpati yang sekarang," ucap Jhony.

Jhony mengaku dirinya tidak tahu menahu soal pernyataan anggota Komisi XI Sumaryoto di hadapan BK yang menyatakan pernah berkali-kali bertemu dengan direksi Merpati di luar agenda resmi.

"Dengan siapa? Dengan saya? Direksi yang mana ini? Kalau direksi saya, ikut semua. Tanya saja direksinya, tanya saja DPR komisi keuangan," katanya.

Berita terkait dapat diikuti dalam topik:
Dahlan Iskan Versus DPR

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

    Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

    Nasional
    Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

    Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

    Nasional
    Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

    Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

    Nasional
    Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

    Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

    Nasional
    9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

    9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

    Nasional
    Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

    Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

    Nasional
    Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

    Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

    Nasional
    Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

    Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

    Nasional
    Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

    Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

    Nasional
    Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

    Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

    Nasional
    UKT Mahal, Komisi X Minta Dana Pendidikan Juga Dialokasikan untuk Ringankan Beban Mahasiswa

    UKT Mahal, Komisi X Minta Dana Pendidikan Juga Dialokasikan untuk Ringankan Beban Mahasiswa

    Nasional
    Jokowi Ingin TNI Pakai 'Drone', Guru Besar UI Sebut Indonesia Bisa Kembangkan 'Drone AI'

    Jokowi Ingin TNI Pakai "Drone", Guru Besar UI Sebut Indonesia Bisa Kembangkan "Drone AI"

    Nasional
    Komisi X DPR RI Bakal Panggil Nadiem Makarim Imbas Kenaikan UKT

    Komisi X DPR RI Bakal Panggil Nadiem Makarim Imbas Kenaikan UKT

    Nasional
    Jawab Kebutuhan dan Tantangan Bisnis, Pertamina Luncurkan Competency Development Program

    Jawab Kebutuhan dan Tantangan Bisnis, Pertamina Luncurkan Competency Development Program

    Nasional
    Kemenag: Jemaah Haji Tanpa Visa Resmi Terancam Denda 10.000 Real hingga Dideportasi

    Kemenag: Jemaah Haji Tanpa Visa Resmi Terancam Denda 10.000 Real hingga Dideportasi

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com