Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Untuk Kedua Kalinya, BK Panggil Dirut Merpati

Kompas.com - 27/11/2012, 09:27 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat kembali memanggil Direktur Utama PT Merpati Nusantara Airlines (MNA) Rudy Setyopurnomo, Selasa (27/11/2012). Ini adalah panggilan BK untuk kedua kalinya untuk mengklarifikasi bantahan yang disampaikan Dirut Merpati sebelumnya, Sardjono Jhony, terkait dugaan pemerasan oleh anggota DPR terhadap maskapai plat merah itu.

"Hari ini memanggil Dirut Merpati pukul 13.00. Ada yang perlu dikonfirmasi," ujar Ketua BK, M Prakosa, Selasa (27/11/2012), saat dihubungi wartawan.

Prakosa mengatakan, Rudy akan diminta keterangannya seorang diri, belum akan dilakukan konfrontasi dengan anggota dewan yang dilaporkan memeras. "Belum dikonfrontasi hari ini," ujar politisi PDI Perjuangan tersebut.

Hingga kini, BK sudah memanggil Dirut PT Merpati Rudy Setyopurnomo, Dirut PT PAL Firmansyah Arifi, Dirut PT Garam Yulian Lintang, dan Dirut PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) Ismed Hasan Putro. Dari keterangan para direksi ini, semua mengakui adanya praktek meminta jatah yang dilakukan anggota DPR.

Selain itu, BK juga sudah memintai keterangan sejumlah anggota DPR seperti anggota Komisi VI dari Fraksi Golkar Idris Laena terkait dugaan pemerasan di PT Garam dan PT Pal dan anggota Komisi XI dari Fraksi Demokrat Achsanul Qosasi serta anggota Komisi XI dari Fraksi PDI Perjuangan Sumaryoto terkait dugaan pemerasan direksi Merpati. Dari pemanggilan ini, BK menemukan ada indikasi pelanggaran etika pada Laena dan Sumaryoto. Pada Senin kemarin, BK juga sudah memanggil mantan dirut ketiga BUMN itu. Saat dipanggil, mantan Dirut Merpati Sardjono Jhony membantah tudingan Dirut Merpati saat ini bahwa dirinya menjanjikan sucess fee kepada anggota DPR terkait penyertaan modal negara (PMN).

"Enggak, enggak benar. Enggak ada yang minta upeti enggak ada bayar juga," ujar Jhony, Senin (26/11/2012), saat memenuhi panggilan BK.

Pernyataan Jhony ini menjawab pertanyaan wartawan terkait adanya permintaan anggota Komisi XI terhadap direksi Merpati sekaligus tudingan adanya uang yang sudah diberikan Merpati sebesar Rp 5 miliar ke anggota dewan. Jhony mengaku tak tahu bagaimana kabar soal pemerasan ini bisa menyeruak ke publik.

"Tanya sama Dirut Merpati yang sekarang," ucap Jhony.

Jhony mengaku dirinya tidak tahu menahu soal pernyataan anggota Komisi XI Sumaryoto di hadapan BK yang menyatakan pernah berkali-kali bertemu dengan direksi Merpati di luar agenda resmi.

"Dengan siapa? Dengan saya? Direksi yang mana ini? Kalau direksi saya, ikut semua. Tanya saja direksinya, tanya saja DPR komisi keuangan," katanya.

Berita terkait dapat diikuti dalam topik:
Dahlan Iskan Versus DPR

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

    Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

    Nasional
    PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

    PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

    Nasional
    Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

    Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

    Nasional
    PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

    PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

    Nasional
    ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

    ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

    Nasional
    Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

    Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

    Nasional
    PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

    PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

    Nasional
    Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

    Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

    Nasional
    Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

    Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

    Nasional
    Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

    Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

    Nasional
    Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

    Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

    Nasional
    Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

    Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

    Nasional
    Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

    Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

    Nasional
    Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

    Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

    Nasional
    KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

    KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com