Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jangan Sampai Kasus TKI di Malaysia Jadi Bom Waktu

Kompas.com - 12/11/2012, 11:08 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah Malaysia harus menunjukkan iktikad baik terhadap Indonesia dengan memproses hukum para pelaku pemerkosaan tenaga kerja wanita (TKW) asal Indonesia berinisial S (25). Proses hukum itu harus berjalan secara adil dan transparan.

"Jangan sampai kasus-kasus kekerasan terhadap TKI dan WNI di Malaysia jadi bom waktu hubungan bilateral kedua negara," kata Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Mahfudz Siddiq melalui pesan singkat, Senin (12/11/2012).

Mahfudz menilai Pemerintah Malaysia belum menunjukkan iktikad baik dalam penyelesaian rentetan kasus yang dialami WNI. Berbagai kasus yang kerap terjadi di Malaysia ialah penyiksaan TKI oleh majikan hingga penembakan WNI oleh kepolisian Malaysia dengan tuduhan melakukan tindak kriminal.

Anggota Komisi III DPR Eva Kusuma Sundari mengecam pemerkosaan itu. Politisi PDI Perjuangan itu mendesak agar KBRI di Malaysia segera turun tangan melakukan perlindungan dan pembelaan terhadap korban.

Menurut Eva, KBRI harus menyediakan pengacara untuk mengawal kasus itu. Selain itu, KBRI juga harus segera mendesak jaksa Malaysia segera melakukan penuntutan. Penanganan perkara itu jangan sampai dibiarkan berlarut-larut.

"Kepolisian Indonesia wajib ikut serta dalam penyidikan dan memantau supaya bukti-bukti tidak hilang," pungkas Eva.

Seperti diberitakan, TKW berinisial S (25) menjadi korban pemerkosaan tiga oknum anggota Kepolisian Diraja Malaysia. Sebagaimana diberitakan New Straits Times, Sabtu (10/11/2012 ), peristiwa tersebut berawal saat TKW itu sedang bepergian dengan kendaraan di Prai, Penang, Malaysia. Kendaraan yang ditumpanginya kemudian dihentikan dua petugas kepolisian.

S mengaku sempat disekap di salah satu ruangan, kemudian ia digiring ke ruang lainnya. Di situ, ia dipaksa untuk melayani nafsu ketiga polisi. Polisi yang pertama kali melakukan pemaksaan bahkan meminta layanan lebih berupa oral seks. Setelah itu, dua polisi kemudian membawa korban ke Taman Impian di Alma dan melepaskannya di sana.

Dari sana, ia melaporkan peristiwa tersebut ke kantor polisi pada sekitar pukul 03.00 waktu setempat, sekitar satu jam setelah ditinggalkan di Taman Impian. Mendapat laporan tersebut, petugas kepolisian kemudian mengantar korban ke RS Seberang Jaya untuk menjalani pemeriksaan medis.

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar meminta pemerkosa TKI di Pulau Penang diberi hukuman seberat-beratnya. Muhaimin meminta KJRI Pulau Penang dan KBRI Kuala Lumpur mendampingi korban dan terus memberikan perlindungan hukum.

Direktur Perlindungan WNI dan Bantuan Hukum Kementerian Luar Negeri Tatang Boedi Utama Razak, Minggu, saat dihubungi per telepon menegaskan, Pemerintah Indonesia dipastikan akan mengajukan surat protes resmi terkait insiden dugaan pemerkosaan terhadap seorang TKI oleh tiga anggota Polis Diraja Malaysia itu.

Kepala Kepolisian Malaysia (CID) SAC Mazlan Kesah, Minggu, mengatakan, Pemerintah Indonesia tidak perlu khawatir karena penyelidikan atas tiga anak buahnya yang diduga memerkosa seorang TKI pada Jumat lalu tidak akan ditutup-tutupi.

Berita selengkapnya dapat diikuti di topik: "TKI DIPERKOSA POLISI MALAYSIA"

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

    Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

    Nasional
    Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

    Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

    Nasional
    Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

    Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

    Nasional
    Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

    Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

    Nasional
    Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

    Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

    Nasional
    Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

    Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

    Nasional
    Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

    Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

    Nasional
    Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

    Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

    Nasional
    Kuasa Hukum Caleg Jawab 'Siap' Terus, Hakim MK: Kayak Latihan Tentara, Santai Saja...

    Kuasa Hukum Caleg Jawab "Siap" Terus, Hakim MK: Kayak Latihan Tentara, Santai Saja...

    Nasional
    Heboh Brigadir RAT Jadi Pengawal Bos Tambang, Anggota DPR: Tak Mungkin Atasan Tidak Tahu, Kecuali...

    Heboh Brigadir RAT Jadi Pengawal Bos Tambang, Anggota DPR: Tak Mungkin Atasan Tidak Tahu, Kecuali...

    Nasional
    Geledah Setjen DPR dan Rumah Tersangka, KPK Amankan Dokumen Proyek hingga Data Transfer

    Geledah Setjen DPR dan Rumah Tersangka, KPK Amankan Dokumen Proyek hingga Data Transfer

    Nasional
    Ditegur MK Tak Serius Ikuti Sidang, KPU Mengaku Punya Banyak Agenda

    Ditegur MK Tak Serius Ikuti Sidang, KPU Mengaku Punya Banyak Agenda

    Nasional
    Korlantas Sebut Pelat Khusus “ZZ” Terhindar Ganjil-Genap Jika Dikawal

    Korlantas Sebut Pelat Khusus “ZZ” Terhindar Ganjil-Genap Jika Dikawal

    Nasional
    Polri Bentuk 10 Satgas Pengamanan untuk World Water Forum Ke-10 di Bali

    Polri Bentuk 10 Satgas Pengamanan untuk World Water Forum Ke-10 di Bali

    Nasional
    Nurul Ghufron Sengaja Absen Sidang Etik di Dewas KPK, Beralasan Sedang Gugat Aturan ke MA

    Nurul Ghufron Sengaja Absen Sidang Etik di Dewas KPK, Beralasan Sedang Gugat Aturan ke MA

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com