Posisi Indonesia Dipertaruhkan di Forum ASEAN

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Komisi IX DPR, Zuber Safawi, mendesak pemerintah untuk menyosialisasikan protokol PBB tentang pencegahan perdagangan manusia (human trafficking) di forum ASEAN pekan mendatang. 

Selaku Ketua ASEAN, posisi Indonesia amat dipertaruhkan dalam membenahi buruh migran di kawasan Asia Tenggara.

"Sebagai Ketua ASEAN, pemerintah hendaknya punya andil dan tanggung jawab besar menghentikan kasus perdagangan TKI di negara-negara penempatan, seperti Malaysia dan Singapura. Andil tersebut harus ditampakkan dalam agenda forum ASEAN Summit ke-21 yang akan digelar 17-20 November mendatang di Phnom Pehn, Kamboja," kata Zuber, Rabu (7/11/2012) di Jakarta.

Zuber menilai, iklan-iklan penawaran TKI di dua negara tersebut sudah melampaui batas.  "Menawarkan TKI seperti barang dagangan, bahkan dengan dipajang di etalase, ini lebih vulgar daripada human trafficking," katanya.

Ia menilai, praktik human trafficking saja dilakukan masih secara sembunyi-sembunyi. Namun, model menawarkan TKI dengan dipajang di etalase mal seharusnya tidak terjadi di negara yang beradab.

Pemerintah Indonesia, lanjut Zuber, diminta mengingatkan para anggota ASEAN, terutama Malaysia dan Singapura, akan adanya pelarangan perdagangan manusia dalam protokol PBB.

Protokol tersebut berbunyi: "Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, Supplementing the United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (Protokol untuk mencegah, menindak, dan menghukum perdagangan orang, terutama wanita dan anak-anak; suplemen konvensi PBB tentang kejahatan internasional terorganisasi). "

Sebelumnya dikabarkan beberapa agen penyalur di Singapura memajang TKI di etalase mal layaknya barang dagangan. Padahal, kasus ini terjadi tak lama berselang  setelah Pemerintah Indonesia memprotes keras iklan di media massa Malaysia yang berbunyi TKI on Sale.  

Indonesia harus mengembalikan citra dan martabat bangsa di mata dunia, terutama masalah TKI ini, melalui forum-forum diplomatik.  "Minta negara-negara bersangkutan menindak tegas para agen penyalur mereka. Ini tugas pemerintah yang utama," ujar politikus PKS ini.

Tugas pemerintah selanjutnya adalah memastikan para TKI yang berangkat telah memiliki kepastian tujuan kerja dan majikan.

"Job ordernya juga harus jelas, adanya perjanjian kerja secara profesional, termasuk data lengkap majikan dan keluarganya, sehingga TKI tidak terlunta-lunta di sana dan mudah dimanfaatkan," kata Zuber.

Zuber juga meminta pemerintah melaksanakan moratorium secara tetap tetapi bertahap untuk mengurangi TKI informal dan ilegal.  

Ia menyayangkan, setelah moratorium pengiriman TKI ke Malaysia selama dua tahun (2009-2011), permasalahan TKI tetap sama, tidak ada perubahan yang lebih baik.  

"Pembenahan harus menyeluruh, stop TKI ilegal dan informal dulu, serta perbanyak TKI terampil untuk sektor formal, buat cetak birunya segera," ujar Zuber.