Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Perbaikan Toilet di DPR Rp 1,4 Miliar, Wajar?

Kompas.com - 06/11/2012, 13:19 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Gedung DPR belum berhenti "bersolek diri". Setelah rencana pembangunan gedung baru DPR gagal, kini DPR kembali disoroti dengan sejumlah proyek renovasi dengan anggaran yang tak sedikit. Pada akhir 2012, DPR akan melakukan perbaikan toilet yang memakan biaya Rp 1,4 miliar. Kepala Biro Pemeliharaan Bangunan dan Instalasi Sekretaris Jenderal DPR Erry S Achyar mengatakan, keperluan perbaikan toilet sudah sangat mendesak. Selama ini, kata dia, anggota DPR selalu mengeluhkan toilet yang rusak.

"Kami juga pusing karena keluhan ini selalu ada setiap rapat. Kami sebagai pelayan di sini, ya, mau tidak mau melakukan perbaikan itu karena ini kemauan dari anggota DPR yang juga sudah dibahas di Badan Urusan Rumah Tangga (BURT)," ujar Erry, Selasa (6/11/2012), saat dijumpai di kompleks Parlemen, Senayan.

Erry mengungkapkan, keluhan itu sudah ada sejak awal tahun. BURT kemudian menganggarkan Rp 1,4 miliar untuk proyek ini. Rencananya, ada 197 toilet di Gedung Nusantara I yang akan diperbaiki. Sebanyak 18 toilet di antaranya dalam kondisi rusak parah. Total toilet yang ada di Gedung Nusantara I adalah 220 toilet. Artinya, sebagian besar toilet di gedung ini dikatakan rusak. Gedung Nusantara I  terdiri dari ruang Komisi VI, VII, IX, X, dan XI yang terletak di lantai dasar. Sementara di bagian atasnya, fraksi-fraksi menempati ruangan sendiri setiap lantai hingga lantai 23. Menurut Erry, perbaikan toilet paling banyak berada di kantor fraksi. Namun, saat ditanyakan lebih lanjut fraksi mana yang toiletnya rusak paling banyak, Erry enggan menyebutkan.

"Itu, kan, bukan kami yang merencanakan. Bagian perencanaan yang membuat detailnya dan sudah melakukan kajian investigasi secara profesional," tutur Erry.

Dengan kondisi toilet yang rusak itu, Erry mengaku, anggaran Rp 1,4 miliar adalah hal yang wajar. "Jadi, kalau ditanya anggaran begitu besar, disesuaikan dengan kondisinya. Jumlahnya banyak," kata Erry.

Ia menjelaskan, paling banyak toilet yang rusak karena kebocoran pipa, penggantian plafon, keramik, keran air, dan lampu-lampu yang sudah pecah. Pengerjaan toilet rusak ini ditargetkan selesai dalam waktu 1,5 bulan. Pada akhir 2012, para anggota Dewan bisa menikmati toilet baru ini. Selain perbaikan toilet, Erry mengatakan, pihaknya juga tengah mengerjakan proyek pembangunan pagar pembatas kompleks DPR dengan Taman Ria Senayan.

"Rencananya tingginya akan ditambahkan menjadi sekitar 2,8 meter. Yang sekarang ini terlalu pendek hanya sekitar 0,75 meter, panjangnya 280 meter," ucap Erry.

Rendahnya tinggi pagar tersebut, lanjut Erry, dikeluhkan oleh Pamdal dan Pengamanan Objek Vital Polda Metro Jaya. Selama ini, rendahnya tinggi pagar itu membuat daerah di sekitar halaman DPR yang berbatasan dengan Taman Ria Senayan menjadi rawan.

Sebelumnya, Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) mengkritik tiga proyek pengerjaan di DPR yang proses lelangnya dilakukan akhir tahun ini. Tiga proyek tersebut adalah penggantian pagar batas Gedung DPR dengan Taman Ria Senayan sekitar Rp 1 miliar, proyek renovasi toilet Gedung Nusantara I DPR sekitar Rp 1,4 miliar, serta perbaikan ruang kerja anggota DPR di Gedung Nusantara I DPR dengan nilai proyek sekitar Rp 6,2 miliar.

"Penggantian pagar batas dengan Taman Ria sebesar Rp 1 miliar tidak akan menjadi perhatian publik lantaran jauh dari pemandangan publik, tapi terkesan aneh bila mau diganti saat ini. Pagar pembatas masih ada, tapi kok mau diganti sih? Berarti DPR lagi kelebihan angaran nih. Lebih baik membangun pagar pembatas daripada memberikan anggaran kepada rakyat yang miskin," kata Koordinator Investigasi dan Advokasi Fitra Uchok Sky Khadafi, melalui siaran pers yang diterima wartawan, Minggu (4/11/2012).

Untuk proyek renovasi toilet Gedung Nusantara I, lanjutnya, publik juga akan melihat bahwa pengadaan proyek ini sebagai sesuatu yang tak sewajarnya. Menurut Uchok, tidak masuk akal jika renovasi toilet menelan anggaran hingga Rp 1,4  miliar. Apalagi, menurut dia, proyek ini bernama "renovasi" yang seharusnya lebih murah dari pembangunan toilet baru.

"Masa renovasi sampai miliaran rupiah, memang toilet DPR rusak semua sehingga dibutuhkan anggaran bermiliar-miliar yang mengerus kas negara hanya untuk merenovasi toilet, yang kadang anggota Dewannya ada di tempat, kadang entah ke mana penghuninya," ujarnya.

Proyek renovasi toilet ini pun, menurut Uchok, sempat ditolak masyarakat pada 2011 lalu. Dia mempertanyakan bagaimana mungkin anggota DPR dan Kesekjenan DPR bisa melupakan penolakan masyarakat itu dengan tetap menggelar lelang pengerjaan proyek tersebut. Uchok juga menyinggung penggunaan uang Rp 6,2 miliar untuk perbaikan ruang kerja anggota DPR di Gedung Nusantara I. Dia mengatakan, rakyat tidak butuh ruangan baru anggota DPR, tetapi butuh kejujuran para wakil rakyat untuk membela kepentingan rakyat.

Baca juga:
Renovasi Ruangan, Anggota DPR "Dijatah" Rp 50 Juta
Fitra: Aneh, DPR Bangun Pagar Rp 1 Miliar

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

21 Persen Jemaah Haji Indonesia Berusia 65 Tahun ke Atas, Kemenag Siapkan Pendamping Khusus

21 Persen Jemaah Haji Indonesia Berusia 65 Tahun ke Atas, Kemenag Siapkan Pendamping Khusus

Nasional
Jokowi Sebut Impor Beras Tak Sampai 5 Persen dari Kebutuhan

Jokowi Sebut Impor Beras Tak Sampai 5 Persen dari Kebutuhan

Nasional
Megawati Cermati 'Presidential Club' yang Digagas Prabowo

Megawati Cermati "Presidential Club" yang Digagas Prabowo

Nasional
Anwar Usman Dilaporkan ke MKMK, Diduga Sewa Pengacara Sengketa Pileg untuk Lawan MK di PTUN

Anwar Usman Dilaporkan ke MKMK, Diduga Sewa Pengacara Sengketa Pileg untuk Lawan MK di PTUN

Nasional
Pascaerupsi Gunung Ruang, BPPSDM KP Lakukan “Trauma Healing” bagi Warga Terdampak

Pascaerupsi Gunung Ruang, BPPSDM KP Lakukan “Trauma Healing” bagi Warga Terdampak

Nasional
Momen Jokowi Bersimpuh Sambil Makan Pisang Saat Kunjungi Pasar di Sultra

Momen Jokowi Bersimpuh Sambil Makan Pisang Saat Kunjungi Pasar di Sultra

Nasional
Jokowi Jelaskan Alasan RI Masih Impor Beras dari Sejumlah Negara

Jokowi Jelaskan Alasan RI Masih Impor Beras dari Sejumlah Negara

Nasional
Kecelakaan Bus di Subang, Kompolnas Sebut PO Bus Bisa Kena Sanksi jika Terbukti Lakukan Kesalahan

Kecelakaan Bus di Subang, Kompolnas Sebut PO Bus Bisa Kena Sanksi jika Terbukti Lakukan Kesalahan

Nasional
Jokowi Klaim Kenaikan Harga Beras RI Lebih Rendah dari Negara Lain

Jokowi Klaim Kenaikan Harga Beras RI Lebih Rendah dari Negara Lain

Nasional
Layani Jemaah Haji, KKHI Madinah Siapkan UGD dan 10 Ambulans

Layani Jemaah Haji, KKHI Madinah Siapkan UGD dan 10 Ambulans

Nasional
Saksi Sebut Kumpulkan Uang Rp 600 juta dari Sisa Anggaran Rapat untuk SYL Kunjungan ke Brasil

Saksi Sebut Kumpulkan Uang Rp 600 juta dari Sisa Anggaran Rapat untuk SYL Kunjungan ke Brasil

Nasional
Soal Posisi Jampidum Baru, Kejagung: Sudah Ditunjuk Pelaksana Tugas

Soal Posisi Jampidum Baru, Kejagung: Sudah Ditunjuk Pelaksana Tugas

Nasional
KPK Diusulkan Tidak Rekrut Penyidik dari Instansi Lain, Kejagung Tak Masalah

KPK Diusulkan Tidak Rekrut Penyidik dari Instansi Lain, Kejagung Tak Masalah

Nasional
Jokowi Tekankan Pentingnya Alat Kesehatan Modern di RS dan Puskesmas

Jokowi Tekankan Pentingnya Alat Kesehatan Modern di RS dan Puskesmas

Nasional
100.000-an Jemaah Umrah Belum Kembali, Beberapa Diduga Akan Berhaji Tanpa Visa Resmi

100.000-an Jemaah Umrah Belum Kembali, Beberapa Diduga Akan Berhaji Tanpa Visa Resmi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com