Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dahlan: Biar DPR yang Mengumumkan

Kompas.com - 06/11/2012, 12:45 WIB
Didik Purwanto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan masih merahasiakan inisial nama dua anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang diduga memalak BUMN. Dua anggota Dewan itu disebut terlibat tiga upaya pemerasan pada tahun 2012.

"Menunggu besok (Rabu) diumumkan oleh Badan Kehormatan (BK) DPR," kata Dahlan, saat ditemui seusai Rapat Pimpinan BUMN, di kantor Brantas Abipraya, Cakung, Jakarta, Selasa (6/11/2012).

Menurut Dahlan, pihaknya hanya menyerahkan inisial nama ke Badan Kehormatan DPR untuk ditindaklanjuti. Dahlan menganggap bahwa informasi yang diberikan ke BK tersebut sudah benar dan bisa diklarifikasi ke masing-masing direksi BUMN yang merasa dipalak. Namun, untuk harus mengumumkan ke publik, Dahlan menganggap bahwa hal tersebut bukan menjadi wewenangnya.

"Untuk mengumumkan atau tidak mengumumkan, yang penting sudah saya serahkan cukup rinci ke BK," tambahnya.

Dua nama anggota DPR yang dilaporkan Dahlan disebut berinisial IL dan S. Ketika dikonfirmasi, anggota BK dari Fraksi PPP, Usman Jafar, membenarkan. "Iya, dua itu," kata Usman di Gedung Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (5/11/2012).

Namun, Usman tak mau berkomentar ketika ditanya mengenai asal fraksi keduanya. Menurut Usman, keterangan yang disampaikan Dahlan belum dilengkapi bukti atau hanya menceritakan ulang informasi dari jajaran Direksi BUMN. Usman menjelaskan, BUMN yang disebut Dahlan pernah hendak diperas dua anggota Dewan itu yakni PT Merpati Nusantara Airlines (oleh S) serta PT Garam dan PT PAL Indonesia (oleh IL). Permintaan itu terkait penyertaan modal negara. Namun, permintaan itu tidak dituruti.

Usman menambahkan, BK pada tahap awal akan mengonfirmasi dan meminta bukti-bukti kepada ketiga direktur utama BUMN itu setelah masa reses selesai. Jika memang cukup bukti nantinya, maka BK akan memanggil dua politisi tersebut. Ketika ditanya apakah pihak BUMN dan anggota Dewan yang disebut memeras akan dikonfrontasi, Usman menjawab, "Kalau semua ngaku, enggak perlu. Kalau enggak ngaku, baru kita konfrontasi. Ini kan transaksinya belum ada," tambahnya.

Baca juga:
Nurul: Info Dahlan Prematur
'Serangan' Dahlan Heboh Kayak Halilintar, Ternyata...
Idris Laena Siap Hadapi Dahlan Iskan
Golkar dan PDI-P Siap Proses Politisi Pemeras
PDI-P Sebut Dahlan Kampungan
Politisi Pemeras BUMN Berinisial S dan IL
Ada Anggota DPR yang Minta 2.000 Ton Gula!
Mantan Menteri BUMN: Pemerasan Itu Cerita Lama

Baca juga berita terkait dalam topik:
Dahlan Iskan Versus DPR

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

    Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

    Nasional
    Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

    Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

    Nasional
    Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

    Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

    Nasional
    Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

    Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

    Nasional
    Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

    Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

    Nasional
    Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

    Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

    Nasional
    Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

    Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

    Nasional
    Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

    Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

    Nasional
    Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

    Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

    Nasional
    Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

    Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

    Nasional
    'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

    "Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

    Nasional
    Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

    Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

    [POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

    Nasional
    Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

    Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

    Nasional
    Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

    Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com