Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tak Mau Lapor ke KPK, Dahlan Utus Anak Buah

Kompas.com - 05/11/2012, 13:24 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan tak akan melaporkan upaya pemerasan BUMN yang dilakukan oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Dahlan hanya akan meminta jajarannya yang membuat laporan ke KPK. Hal itu diungkap Dahlan seusai dimintai keterangan oleh Badan Kehormatan DPR (BK DPR) di Gedung Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (5/11/2012).

Awalnya, Dahlan tak tegas ketika ditanya kapan dia akan membuat laporan ke KPK. Dahlan mengatakan, semangatnya saat ini hanya ingin membersihkan internal BUMN dari praktik korupsi, bukan membersihkan lembaga lain.

"Saya bukan aktivis. Sebaiknya saya konsentrasi di BUMN. Tapi kalau misalnya nanti baiknya ke KPK, saya akan konsultasi ke KPK dulu," kata Dahlan.

Ketika didesak bahwa tak melaporkan pemerasan itu merupakan pembiaran praktik korupsi, Dahlan mengungkapkan, dia akan meminta pegawai BUMN yang dimintai uang untuk membuat laporan.

"Saya akan meminta masing-masing yang mengalami untuk persiapkan laporan itu," kata mantan Direktur Utama PLN itu.

Saat dimintai keterangan BK sekitar 1,5 jam, Dahlan mengungkapkan tiga peristiwa upaya pemerasan yang melibatkan dua anggota Dewan. Namun, ia tak mau mengungkap inisial keduanya. Dia menyerahkan kepada BK untuk menyebut anggota Dewan tersebut atau tidak.

Sebelumnya, Dahlan didesak oleh berbagai pihak untuk membuat laporan ke KPK. Pasalnya, jika apa yang dia ungkapkan benar, maka aksi pihak tersebut merupakan tidak pidana korupsi. Laporan ke KPK sekaligus untuk membuktikan benar atau tidaknya informasi yang disampaikan Dahlan.

Baca juga:
Ada Tiga Pemerasan BUMN yang Dilaporkan Dahlan
Siapkah Parpol jika Dahlan Terbuka?
Menanti "Amunisi" Dahlan
Lalu Mara: Dahlan Jangan Hanya Melempar Wacana

Si Tukang Peras Anggaran...

Berita terkait dapat diikuti dalam topik:
Dahlan Iskan Versus DPR

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

    Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

    Nasional
    Projo: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

    Projo: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

    Nasional
    Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

    Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

    Nasional
    5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

    5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

    Nasional
    Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

    Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

    [POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

    Nasional
    Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

    Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

    Nasional
    Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

    Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

    Nasional
    Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

    Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

    Nasional
    Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

    Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

    Nasional
    Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

    Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

    Nasional
    Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

    Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

    Nasional
    Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

    Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

    Nasional
    Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

    Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com