Kenapa DPR Bisa Lolos dari Audit Hambalang?

JAKARTA, KOMPAS.com - Audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI hanya menyebutkan peran seorang anggota DPR Komisi II dari Fraksi Partai Demokrat Ignatius Mulyono terkait sertifikasi tanah proyek Hambalang. Padahal, untuk meloloskan megaproyek ini, pembahasan anggarannya harus terlebih dulu mendapatkan persetujuan para anggota dewan.

Mengapa para anggota DPR utamanya Komisi X yang menjadi mitra kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga lolos dari audit Hambalang ini?

Sejumlah pengamat mencurigai hasil audit BPK ini yang dinilai tidak menyeluruh dan menutup mata akan peranan para anggota DPR dalam megaproyek Hambalang. Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Emerson Yuntho mencurigai adanya kenaikan anggaran proyek Hambalang yang cukup signifikan dari Rp 125 miliar pada masa Menpora Adhyaksa Dault, meningkat menjadi Rp 1,2 triliun di masa Menpora Andi Mallarangeng.

"Audit BPK ini tidak pernah menyeluruh, tidak pernah tanya ke DPR, apakah teman-teman DPR jadi sumber pencarian BPK? Di sini ada item kenaikan luar biasa yang tidak bisa kami lihat di audit ini siapa yang mencairkan dan siapa yang menerima," kata Emerson dalam diskusi di Warung Daun, Jakarta, Sabtu (3/11/2012).

Ia pun mengkritik kinerja Panja Hambalang di Komisi X yang dinilai kerjanya pasif dan hanya menunggu BPK bekerja.

"Dari Rp 125 miliar menjadi Rp 1,2 triliun, jangan-jangan Panja yang mengatur. Hingga kini kita tidak dengar pernyataan internal mereka kalau ada anggota DPR yang terlibat akan diproses," kata Emerson.

Sementara itu, pengamat politik dari Lembaga Survei Indonesia (LSI) Burhanudin Muhtadi beranggapan bahwa proyek Hambalang tidak terlepas dari berbagai pihak.

"Lolosnya Hambalang yang akhirnya sampai Rp 2,5 triliun itu peran DPR juga. Jadi, tidak mungkin tidak ada rapat-rapat antara DPR dan Kemenpora. Apakah DPR sama sekali tidak punya peran dalam lolosnya proyek multiyears ini?" imbuh Burhanudin.

BPK akhirnya menyerahkan hasil audit investigasi terhadap proyek Hambalang pada 31 Oktober lalu. Hasil audit itu baru merupakan tahap pertama. Di dalam audit itu, BPK akhirnya memasukkan Menpora Andi Mallarangeng dan Menkeu Agus DW Martowardoyo.

Selain Menpora dan Menkeu, pejabat negara lain di Kementerian Keuangan dan Kemenpora juga disebut di dalam laporan audit Hambalang. Namun, hanya ada satu nama anggota DPR di dalam audit itu yakni Ignatius Mulyono.

Ignatius Mulyono yang merupakan anggota Komisi II DPR bidang pemerintahan itu diduga telah menyalahgunakan kewenangan dengan meminta surat keputusan Hak Pakai lahan Hambalang ke Sestama Badan Pertanahan Negara (BPN). Sementara itu, BPK sama sekali tidak menunjuk satu pun anggota Komisi X yang merupakan mitra kerja Kemenpora.