BPK Berharap DPR Serahkan Notulen Rapat Hambalang

JAKARTA, KOMPAS.com — Badan Pemeriksa Keuangan berharap agar Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat menyerahkan notulen seluruh rapat di Komisi X yang membahas anggaran untuk proyek pembangunan sarana olahraga di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Notulen diperlukan untuk menelusuri lebih jauh pihak yang diduga terlibat, khususnya dari kalangan politisi.

"Kita sudah minta, tetapi Setjen DPR dengan berbagai alasan belum memberikan. Mudah-mudahan nanti diberikan," kata anggota BPK Hasan Bisri ketika ditemui di Studio Kompas TV di Jakarta, Kamis (1/11/2012) petang.

Hasan menjelaskan, dari notulen rapat, akan diketahui apa yang disampaikan Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Alfian Mallarangeng dan bagaimana tanggapan para politisi dalam pembahasan anggaran Hambalang di Komisi X. Selama ini, kata dia, pihaknya hanya mendengar informasi tak resmi mengenai rapat-rapat di Komisi X.

Penelusuran pembahasan di Komisi X, kata Hasan, akan difokuskan dalam audit investigasi tahap II. Adapun mengenai kapan audit diperkirakan rampung, pihak BPK belum dapat memastikan waktunya.

Sebelumnya, politisi Partai Demokrat Mahyudin enggan berkomentar mengenai proses pembahasan anggaran Hambalang selama dirinya menjadi Ketua Komisi X. Mahyuddin beralasan baru akan berkomentar setelah Panja Hambalang Komisi X selesai bekerja. Kini, posisi Ketua Komisi X diganti politisi Demokrat lain, Agus Hermanto.

Para politisi di Komisi X juga mengaku hanya tahu ada proyek Hambalang. Namun, mereka mengaku tak tahu bahwa proyek Hambalang digolongkan ke program tahun jamak dengan nilai triliunan rupiah.

Dalam hasil audit I BPK yang telah diserahkan ke DPR, pada 31 Oktober 2012, BPK menilai Andi melanggar peraturan perundang-undangan. Menurut BPK, Andi diduga membiarkan Wafid melaksanakan kewenangan Menpora dalam menandatangani surat permohonan persetujuan kontrak tahun jamak maupun menetapkan pemenang lelang konstruksi. Menpora dianggap tidak melaksanakan pengendalian dan pengawasan seperti diatur dalam PP Nomor 60 tahun 2008.

Baca juga:
Bagaimana Mungkin Menpora Tak Tahu Penyimpangan Hambalang?
BPK Dalami Aliran Dana di Proyek Hambalang
BPK Telusuri Keterlbatan Politisi di Hambalang

Berita terkait juga dapat diikuti dalam topik:
Skandal Proyek Hambalang
Audit Investigasi Hambalang