BPK Dalami Aliran Dana di Proyek Hambalang

JAKARTA, KOMPAS.com — Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan menelusuri lebih jauh aliran dana dalam megaproyek pembangunan sarana olahraga di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Penelusuran itu akan dilakukan dalam audit investigasi tahap II.

"Di audit tahap II, fokusnya pada aliran dana," kata Wakil Ketua BPK Hasan Bisri, saat ditemui di Studio KompasTV, Jakarta, Kamis (1/11/2012) petang.

Hasan mengatakan, dalam audit tahap I, pihaknya baru bisa menelusuri aliran dana sampai lapisan kedua. Lapisan pertama ialah dari kas negara ke kontraktor utama. Adapun lapisan kedua dari kontraktor utama ke induk perusahaan dan subkontraktor.

Menurut Hasan, pihaknya kemungkinan akan mengalami kendala dalam penelusuran aliran dana di lapisan ketiga lantaran seluruh dokumen yang ada pada induk perusahaan sudah disita Komisi Pemberantasan Korupsi.

"Bagi kami, kalau sudah diambil penegak hukum, artinya sudah ada garis polisi. Kalau KPK membutuhkan bantuan untuk memeriksa, kami siap membantu," kata dia.

Hasan menambahkan, modus yang paling banyak ditemukan dalam penyimpangan di proyek Hambalang adalah penggelembungan harga alias mark up. Dia memberi contoh mark up terhadap barang-barang mekanikal elektrikal seperti genset. Mark up harga barang, kata dia, bisa sampai tiga kali lipat.

Pembelian barang, kata dia, dilakukan melalui pihak ketiga alias broker yang sudah ditetapkan sepihak. Padahal, barang biasanya langsung dibeli ke produsen.

"Nanti barang dari dia (produsen) harganya 50, dijual ke saya 150 . Dia (broker) dapat untung luar biasa. Keuntungan itu lalu mengalir ke mana-mana," ujar Hasan.

Seperti diberitakan, BPK sudah menyerahkan hasil audit investigasi tahap I kepada DPR. Dalam laporan tersebut, BPK menyimpulkan ada indikasi penyimpangan peraturan perundang-undangan dan penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan berbagai pihak dalam proyek Hambalang. Indikasi kerugian negara sampai pemeriksaan per 30 Oktober 2012 mencapai Rp 243,66 miliar.

Pelanggaran yang ditemukan BPK di antaranya terkait penerbitan surat keputusan hak pakai, penerbitan izin lokasi, izin mendirikan bangunan, permohonan kontrak tahun jamak, persetujuan kontrak tahun jamak, persetujuan rencana kerja anggaran kementerian/lembaga, pelelangan, dan lainnya.

Baca juga:
Ada Nama Andi Mallarangeng di Audit Hambalang
Andi Tegaskan Tak Ada Intervensi Audit I BPK
BPK Telusuri Keterlibatan Politisi di Hambalang

Berita terkait dapat diikuti dalam topik:
Skandal Proyek Hambalang
Audit Investigasi Hambalang