Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pesan Kaleng Parlemen

Kompas.com - 02/11/2012, 09:17 WIB
Anita Yossihara

Penulis

Perilaku anggota parlemen kembali menjadi topik dan kontroversi di sejumlah media. Sejumlah anggota DPR dituding kerap memeras dengan cara minta upeti ke sejumlah badan usaha milik negara.

Tudingan mengemuka setelah ada instruksi Menteri BUMN Dahlan Iskan agar seluruh jajaran direksi BUMN tidak memberikan upeti ke anggota DPR. Instruksi disampaikan Dahlan ke Sekretaris Kabinet Dipo Alam lewat layanan pesan singkat.

Instruksi Dahlan sontak membuat anggota parlemen geram. Apalagi, Senin malam, beredar 18 inisial anggota DPR dari tujuh fraksi yang disebut-sebut sebagai oknum pemeras BUMN. Inisial itu adalah JA, SG, dan MG (Fraksi Partai Demokrat); AK, IM, SN, NW, dan BS (Fraksi Partai Golkar); PM, EV, dan CK (Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan); AR, IR, dan SUR (Fraksi Partai Keadilan Sejahtera), ALM dan NAS (Fraksi PAN), FA (Fraksi Partai Hanura); dan MUZ (Fraksi Partai Gerindra).

Tidak ada yang tahu sumber informasi 18 inisial anggota DPR yang disebut-sebut pemeras BUMN itu. Dalam pesan itu memang tertulis sumber Humas BUMN. Namun, Kepala Humas Kementerian BUMN Halimi membantah menyebarkan pesan itu. Belakangan, Dahlan mengaku mengantongi 10 nama anggota DPR yang sering memeras BUMN.

Meskipun belum jelas siapa pengirim serta kebenaran pesan yang beredar, kalangan DPR langsung bereaksi. Fraksi Partai Demokrat menggelar jumpa pers. Ketua Fraksi Partai Demokrat Nurhayati Ali Assegaf minta Dahlan mengungkap anggota DPR pemeras BUMN.

Sutan Bathoegana dari Fraksi Partai Demokrat juga turut bereaksi. Inisial SG disangkut-pautkan dengan namanya. Apalagi sebelum tudingan pemerasan beredar, Komisi VII tempat Sutan bertugas sedang berseteru dengan Dahlan. ”SG bukan saya. Inisial saya SB,” ujarnya.

Anggota Fraksi Partai Golkar, Bambang Soesatyo, juga langsung menyebar rilis ke sejumlah wartawan. Ia mengatakan, pesan itu meresahkan dan merugikan anggota DPR yang kebetulan namanya mirip dengan inisial-inisial yang tersebar. Nama Bambang sendiri mirip dengan inisial BS.

Eva Kusuma Sundari dari Fraksi PDI-P yang sedang berada di Madinah pun turut bereaksi. Anggota Komisi III itu pun mengirimkan rilis karena merasa dirugikan. ”Selama di Madinah saya direpoti dengan pertanyaan-pertanyaan melalui pesan singkat dan sosial media terkait inisial EV. Saya tegaskan, EV bukanlah saya,” katanya.

Pesan kaleng tanpa sumber jelas itu meresahkan dan membuat kalangan DPR geram di tengah defisitnya kepercayaan rakyat kepada mereka. Jika tak dihentikan, bisa jadi polemik itu akan berdampak pada semakin memburuknya hubungan antara eksekutif dan legislatif.

Saat ini, semua pihak menunggu pemilik informasi yang memulai kontroversi ini membukanya agar terang benderang. Bagaimana, Pak Dahlan? (Anita Yossihara)

Berita terkait dapat diikuti dalam topik:
Dahlan Iskan Versus DPR

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

    Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

    Nasional
    5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

    5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

    Nasional
    Deretan Mobil Mewah yang Disita di Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

    Deretan Mobil Mewah yang Disita di Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

    [POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

    Nasional
    Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

    Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

    Nasional
    Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

    Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

    Nasional
    Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

    Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

    Nasional
    Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

    Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

    Nasional
    Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

    Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

    Nasional
    Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

    Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

    Nasional
    Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

    Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

    Nasional
    Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

    Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

    Nasional
    Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

    Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

    Nasional
    PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

    PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com