Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Elit Demokrat sesalkan Kinerja KPK

Kompas.com - 17/10/2012, 15:41 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Syarif Hasan mengkritik Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menangani kasus dugaan korupsi pembangunan kompleks olahraga terpadu di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Syarif menyesalkan kerja KPK yang belum juga memastikan ada tidaknya keterlibatan kader Demokrat dalam perkara itu.

"Itu kita sesalkan. Seharusnya klarifikasi lebih cepat kan. Kita harapkan sih dalam waktu tidak lama ada kepastian," kata Syarif di Istana Negara, Jakarta, Rabu (17/10/2012).

Syarif mengaku prihatin dengan terus turunnya elektabilitas Partai Demokrat berdasarkan hasil jajak pendapat berbagai lembaga survei. Meski demikian, kata dia, hasil survei itu menjadi masukan partai untuk perbaikan menjelang Pemilu 2014 .

"Artinya kita harus lebih keras lagi bekerja. Kalau tadinya 100 persen, ke depan kalau bisa 200 persen energi harus lebih banyak kerja," kata Menteri Koperasi dan UKM itu.

Syarif mengakui bahwa terjeratnya para kader Demokrat terkait kasus korupsi terjadi lantaran adanya kesalahan masa lalu. Partai dapat menerima siapapun untuk bergabung tanpa melakukan proses seleksi yang ketat.

"Ini kan fenomena kalau partai baru banyak yang tertarik. Dulu itu kan semua pada melirik Demokrat. Siapa aja yang mau bergabung kita terima. Mungkin karena sedikit kurang selektif jadi bermasalah," pungkas Syarif.

Seperti diberitakan, Ketua KPK Abraham Samad menyebut akan ada hal yang mengejutkan dalam perkara Hambalang. Namun, Abraham tidak secara spesifik menyebut apa kejutan yang diungkapkan KPK. Dia hanya memberi sinyal bahwa apa yang ada di pikiran banyak orang soal kasus Hambalang bakal terjadi.

Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum disebut-sebut terlibat dalam perkara itu. Dalam beberapa kesempatan Anas selalu membantah terlibat korupsi dalam proyek Hambalang. Bahkan, Anas bersedia digantung bila nantinya terbukti melakukan korupsi dalam proyek Hambalang meski hanya satu rupiah.

Berita terkait kasus ini dapat diikuti dalam topik "Skandal Proyek Hambalang"

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Pegawai Kementan Bikin Perjalanan Dinas Fiktif demi Penuhi Kebutuhan SYL

    Pegawai Kementan Bikin Perjalanan Dinas Fiktif demi Penuhi Kebutuhan SYL

    Nasional
    Sidang SYL, Saksi Ungkap Permintaan Uang Rp 360 Juta untuk Sapi Kurban

    Sidang SYL, Saksi Ungkap Permintaan Uang Rp 360 Juta untuk Sapi Kurban

    Nasional
    Hadiri Perayaan Ultah Hendropriyono, Prabowo Dihadiahi Patung Diponegoro

    Hadiri Perayaan Ultah Hendropriyono, Prabowo Dihadiahi Patung Diponegoro

    Nasional
    Menag Minta Jemaah Jaga Kesehatan, Suhu Bisa Capai 50 Derajat Celsius pada Puncak Haji

    Menag Minta Jemaah Jaga Kesehatan, Suhu Bisa Capai 50 Derajat Celsius pada Puncak Haji

    Nasional
    Tinjau Pasar Baru di Karawang, Jokowi: Harga Cabai, Bawang, Beras Sudah Turun

    Tinjau Pasar Baru di Karawang, Jokowi: Harga Cabai, Bawang, Beras Sudah Turun

    Nasional
    KPK Sebut Eks Dirut Taspen Kosasih Rekomendasikan Investasi Rp 1 T

    KPK Sebut Eks Dirut Taspen Kosasih Rekomendasikan Investasi Rp 1 T

    Nasional
    Hakim MK Tegur Kuasa Hukum KPU karena Tidak Rapi Menulis Dokumen

    Hakim MK Tegur Kuasa Hukum KPU karena Tidak Rapi Menulis Dokumen

    Nasional
    Jokowi Tanggapi Santai soal Fotonya yang Tak Terpasang di Kantor PDI-P Sumut

    Jokowi Tanggapi Santai soal Fotonya yang Tak Terpasang di Kantor PDI-P Sumut

    Nasional
    Cuaca di Arab Saudi 40 Derajat, Jemaah Haji Diminta Jaga Kesehatan

    Cuaca di Arab Saudi 40 Derajat, Jemaah Haji Diminta Jaga Kesehatan

    Nasional
     Saksi Ungkap Direktorat di Kementan Wajib Patungan untuk Kebutuhan SYL

    Saksi Ungkap Direktorat di Kementan Wajib Patungan untuk Kebutuhan SYL

    Nasional
    Pertamina Patra Niaga Akan Tetap Salurkan Pertalite Sesuai Penugasan Pemerintah

    Pertamina Patra Niaga Akan Tetap Salurkan Pertalite Sesuai Penugasan Pemerintah

    Nasional
    Menteri KP Targetkan Tambak di Karawang Hasilkan 10.000 Ikan Nila Salin Per Tahun

    Menteri KP Targetkan Tambak di Karawang Hasilkan 10.000 Ikan Nila Salin Per Tahun

    Nasional
    KPK Percaya Diri Gugatan Praperadilan Karutan Sendiri Ditolak Hakim

    KPK Percaya Diri Gugatan Praperadilan Karutan Sendiri Ditolak Hakim

    Nasional
    Soal Kasus Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, KPK Diminta Evaluasi Teknis OTT

    Soal Kasus Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, KPK Diminta Evaluasi Teknis OTT

    Nasional
    Kaesang Didorong Maju Pilkada Bekasi, Jokowi: Tanyakan PSI, Itu Urusan Partai

    Kaesang Didorong Maju Pilkada Bekasi, Jokowi: Tanyakan PSI, Itu Urusan Partai

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com