Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Andi Mallarangeng: Saya Tidak Pernah Minta atau Terima Apa Pun

Kompas.com - 16/10/2012, 13:48 WIB
Christoporus Wahyu Haryo P

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Untuk kesekian kalinya Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng membantah keterlibatannya dalam kasus dugaan korupsi pembangunan sarana olahraga Hambalang. Ia menegaskan, sepanjang menjabat Menpora, tidak pernah dia meminta atau menerima apa pun.

"Saya berusaha melakukan tugas menteri sebaik-baiknya. Saya tidak pernah meminta atau menerima apa pun. Karena itu, saya serahkan sepenuhnya pada proses hukum supaya jelas semua persoalannya," kata Andi, Selasa (16/10/2012), di Istana Negara.

Ia membantah mengorbankan anak buahnya dalam kasus ini. Ia juga menyatakan siap bekerja sama dengan KPK dalam pengungkapan kasus itu. "Tidak ada mengorbankan. Saya dan seluruh jajaran kementerian siap bekerja sama penuh dengan KPK dalam proses hukum. Pokoknya kita serahkan pada proses hukum biar jelas dan tuntas," katanya.

Seperti diberitakan Kompas (16/10/2012), tersangka kasus korupsi pengadaan proyek pembangunan kompleks olahraga terpadu di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Deddy Kusdinar, merasa aneh jika hanya dirinya yang dijadikan tersangka. Terlebih, menurut Deddy, yang juga mantan Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Kementerian Pemuda dan Olahraga, proyek Hambalang sudah digagas sejak 2004 dan dengan nilai sangat besar.

"Masak sih untuk proyek sekaliber itu saya sendirian sebagai tersangka. Proyek ini, kan, sejak tahun 2004," kata Deddy seusai diperiksa sebagai tersangka untuk pertama kali, Senin kemarin. 

Deddy diperiksa selama 10 jam. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum menahan Deddy seusai diperiksa.

Menurut Deddy, pada pemeriksaan pertama, penyidik KPK lebih banyak bertanya soal tugas dan fungsinya sebagai pejabat pembuat komitmen (PPK) dalam proyek Hambalang. Saat ditanya apakah seharusnya atasannya secara struktural dalam proyek itu, yakni kuasa pengguna anggaran (KPA) dan pengguna anggaran (PA), dijadikan tersangka, Deddy menjawab, "Itu sih penyidiklah."

KPA dalam proyek Hambalang adalah mantan Sekretaris Kemenpora Wafid Muharam, sementara PA adalah Menpora Andi Mallarangeng.

"Jadi begini, tanggung jawab struktur pengadaan, kan, panitia (tender). Panitia mengumumkan, 'Ini loh ada pekerjaan ini.' Kemudian ada pedomannya, lalu disampaikan kepada saya sebagai PPK. Lalu, saya teruskan kepada Pak Menteri melalui Sekretaris Kemenpora selaku KPA," kata Deddy.

Menurut Deddy, ada dokumen proyek Hambalang yang juga ditandatangani Wafid dan Andi. "Kalau enggak salah atas nama Pak Menteri dan Pak Sekretaris Kemenpora. Kami ini bekerja ada hierarkinya. Jadi, enggak mungkinlah Pak Sekmen langsung ke saya karena beliau punya atasan. Saya juga enggak mungkin langsung ke bawah. Pasti harus koordinasi dengan atasan saya, baru langsung ke bawah," katanya.

Dia membantah korupsi dalam proyek Hambalang. "Yang pasti saya tak korupsi. Saya bukan koruptor. Saya tidak menikmati dan tidak pernah dijanjikan oleh siapa pun mengenai proyek Hambalang," katanya.

Juru Bicara KPK Johan Budi SP memastikan, KPK akan memeriksa Menpora Andi Mallarangeng jika yang bersangkutan keterangannya dibutuhkan penyidik untuk memvalidasi keterangan yang diberikan Deddy ataupun Wafid.

Sebelumnya, Wafid diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Deddy. Namun, menurut Johan, hingga saat ini belum ada jadwal pemeriksaan terhadap Andi.

"Pernyataan Wafid akan divalidasi. Bisa saja PA diperiksa dalam kaitan ini, tetapi kalau sampai hari ini kami belum berencana memeriksa Pak Andi Mallarangeng," kata Johan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com