Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sutan: Kami Buktikan, Demokrat Antikorupsi

Kompas.com - 15/10/2012, 11:36 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Survei Saiful Mujani Research and Center (SRMC) menunjukkan, adanya penurunan tingkat dukungan terhadap partai pemenang Pemilu 2009, Partai Demokrat. Apa tanggapan partai yang didirikan Susilo Bambang Yudhoyono itu?

Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Sutan Bhatoegana menilai, turunnya dukungan itu karena sejumlah kader yang terjerat kasus korupsi.

"Ini harus dicermati karena apa? Karena Demokrat tersandera kasus ini-itu. Karena kasus-kasus yang ada oknum di Demokrat yang terlibat, orang jadi antipati sama kita," ujar Sutan, Senin (15/10/2012), di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Sutan mengaku, secara tidak langsung perbuatan oknum kadernya itu akan berdampak pada citra Demokrat. Selain itu, sebagai partai penguasa, Sutan menilai, pihaknya lebih mudah diserang oleh pesaing politiknya.

"Seperti kesaksian Nazaruddin, setiap dia ngomong pasti akan ke Demokrat terus, meski partai lainnya juga ada tapi nggak apa-apa. Wajar saja, karena partai kami adalah partai penguasa jadi mudah diserang," ujar Ketua Komisi VII DPR RI ini.

Akan tetapi, Sutan yakin, akhir tahun ini partainya akan bangkit. Demokrat akan melakukan pembenahan dan membersihkan kader-kader yang terbukti melakukan tindak korupsi.

"Akhir tahun ini kami akan mulai recovery. Kami akan tunjukkan bahwa Partai Demokrat adalah partai antikorupsi. Kami sudah pecat-pecatin anggota yang nyeleneh, akhir tahun ini kami akan lebih dekat dengan rakyat," ujar Sutan.

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan Saiful Mujani Research Center, perolehan suara Partai Demokrat pada Pemilu 2014 diprediksi merosot sebesar 13 persen atau hampir dua pertiga dari hasil Pemilu 2009. Skandal korupsi yang nemimpa kader-kader Partai Demokrat dinilai melemahkan dukungan masyarakat terhadap partai biru itu. Sebagian besar responden merasa yakin bahwa oknum Partai Demokrat melakukan korupsi. Hasil survei tersebut juga menunjukkan, publik berpendapat bahwa sebaiknya kader Demokrat yang diberitakan terkait dengan skandal korupsi itu mengundurkan diri atau menonaktifkan diri tanpa perlu menunggu ditetapkan sebagai tersangka, apalagi menunggu vonis hakim. Setidaknya, pendapat itu diutarakan 72,4 persen responden.

Survei tersebut dilakukan melalui wawancara tatap muka pada 5-16 September 2012 terhadap 1.219 responden yang tersebar di seluruh Indonesia. Setiap responden diajukan pertanyaan terbuka (top of mind), mengenai partai mana atau calon dari partai mana yang akan dipilih jika Pemilu diadakan sekarang. Hasilnya, sebanyak 14 persen mengatakan memilih Partai Golkar, kemudian 9 persen memilih PDI Perjuangan, lalu Partai Demokrat di posisi ketiga dengan pemilih 8 persen. Urutan selanjutnya, Partai Nasdem dengan 4 persen, lalu Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) masing-masing 3 persen, lalu Partai Amanat Nasional (PAN) dengan perolehan suara 2 persen, terakhir, Partai Hanura dengan sebesar 0,5 persen.

Menurut hasil survei, pemilih Partai Demokrat adalah yang paling kurang stabil. Rata-rata hanya sepertiga pemilih Demokrat 2009 yang kembali memilih partai tersebut hampir sepanjang 2012. Selebihnya, sekitar dua pertiganya, pindah ke partai lain atau mengambang (swing voter).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

    Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

    Nasional
    Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

    Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

    Nasional
    Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

    Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

    Nasional
    Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

    Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

    Nasional
    Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

    Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

    Nasional
    Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

    Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

    Nasional
    Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

    Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

    Nasional
    Tak Dianggap Kader PDI-P, Jokowi dan Keluarga Diprediksi Gabung Golkar

    Tak Dianggap Kader PDI-P, Jokowi dan Keluarga Diprediksi Gabung Golkar

    Nasional
    Prabowo Harap Semua Pihak Rukun meski Beda Pilihan Politik

    Prabowo Harap Semua Pihak Rukun meski Beda Pilihan Politik

    Nasional
    Jokowi Sebut Penyusunan Kabinet Mendatang Hak Prerogatif Prabowo

    Jokowi Sebut Penyusunan Kabinet Mendatang Hak Prerogatif Prabowo

    Nasional
    Temui Warga Aceh Usai Pilpres, Cak Imin Janji Lanjutkan Perjuangan

    Temui Warga Aceh Usai Pilpres, Cak Imin Janji Lanjutkan Perjuangan

    Nasional
    Timnas Akan Hadapi Guinea untuk Bisa Lolos ke Olimpiade, Jokowi: Optimistis Menang

    Timnas Akan Hadapi Guinea untuk Bisa Lolos ke Olimpiade, Jokowi: Optimistis Menang

    Nasional
    KPK Sebut Penyidik Bisa Jemput Paksa Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor

    KPK Sebut Penyidik Bisa Jemput Paksa Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor

    Nasional
    TNI AD Mulai Tanam Padi di Merauke, KSAD: Selama Ini Hasilnya Kurang Baik

    TNI AD Mulai Tanam Padi di Merauke, KSAD: Selama Ini Hasilnya Kurang Baik

    Nasional
    KPK Mengaku Bisa Tangkap Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Kapan Saja

    KPK Mengaku Bisa Tangkap Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Kapan Saja

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com