Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sutan: Kami Buktikan, Demokrat Antikorupsi

Kompas.com - 15/10/2012, 11:36 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Survei Saiful Mujani Research and Center (SRMC) menunjukkan, adanya penurunan tingkat dukungan terhadap partai pemenang Pemilu 2009, Partai Demokrat. Apa tanggapan partai yang didirikan Susilo Bambang Yudhoyono itu?

Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Sutan Bhatoegana menilai, turunnya dukungan itu karena sejumlah kader yang terjerat kasus korupsi.

"Ini harus dicermati karena apa? Karena Demokrat tersandera kasus ini-itu. Karena kasus-kasus yang ada oknum di Demokrat yang terlibat, orang jadi antipati sama kita," ujar Sutan, Senin (15/10/2012), di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Sutan mengaku, secara tidak langsung perbuatan oknum kadernya itu akan berdampak pada citra Demokrat. Selain itu, sebagai partai penguasa, Sutan menilai, pihaknya lebih mudah diserang oleh pesaing politiknya.

"Seperti kesaksian Nazaruddin, setiap dia ngomong pasti akan ke Demokrat terus, meski partai lainnya juga ada tapi nggak apa-apa. Wajar saja, karena partai kami adalah partai penguasa jadi mudah diserang," ujar Ketua Komisi VII DPR RI ini.

Akan tetapi, Sutan yakin, akhir tahun ini partainya akan bangkit. Demokrat akan melakukan pembenahan dan membersihkan kader-kader yang terbukti melakukan tindak korupsi.

"Akhir tahun ini kami akan mulai recovery. Kami akan tunjukkan bahwa Partai Demokrat adalah partai antikorupsi. Kami sudah pecat-pecatin anggota yang nyeleneh, akhir tahun ini kami akan lebih dekat dengan rakyat," ujar Sutan.

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan Saiful Mujani Research Center, perolehan suara Partai Demokrat pada Pemilu 2014 diprediksi merosot sebesar 13 persen atau hampir dua pertiga dari hasil Pemilu 2009. Skandal korupsi yang nemimpa kader-kader Partai Demokrat dinilai melemahkan dukungan masyarakat terhadap partai biru itu. Sebagian besar responden merasa yakin bahwa oknum Partai Demokrat melakukan korupsi. Hasil survei tersebut juga menunjukkan, publik berpendapat bahwa sebaiknya kader Demokrat yang diberitakan terkait dengan skandal korupsi itu mengundurkan diri atau menonaktifkan diri tanpa perlu menunggu ditetapkan sebagai tersangka, apalagi menunggu vonis hakim. Setidaknya, pendapat itu diutarakan 72,4 persen responden.

Survei tersebut dilakukan melalui wawancara tatap muka pada 5-16 September 2012 terhadap 1.219 responden yang tersebar di seluruh Indonesia. Setiap responden diajukan pertanyaan terbuka (top of mind), mengenai partai mana atau calon dari partai mana yang akan dipilih jika Pemilu diadakan sekarang. Hasilnya, sebanyak 14 persen mengatakan memilih Partai Golkar, kemudian 9 persen memilih PDI Perjuangan, lalu Partai Demokrat di posisi ketiga dengan pemilih 8 persen. Urutan selanjutnya, Partai Nasdem dengan 4 persen, lalu Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) masing-masing 3 persen, lalu Partai Amanat Nasional (PAN) dengan perolehan suara 2 persen, terakhir, Partai Hanura dengan sebesar 0,5 persen.

Menurut hasil survei, pemilih Partai Demokrat adalah yang paling kurang stabil. Rata-rata hanya sepertiga pemilih Demokrat 2009 yang kembali memilih partai tersebut hampir sepanjang 2012. Selebihnya, sekitar dua pertiganya, pindah ke partai lain atau mengambang (swing voter).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

    Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

    Nasional
    Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

    Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

    Nasional
    Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

    Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

    Nasional
    Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

    Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

    Nasional
    Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

    Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

    Nasional
    Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

    Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

    Nasional
    Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

    Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

    Nasional
    Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

    Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

    Nasional
    Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

    Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

    Nasional
    PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

    PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

    Nasional
    Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

    Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

    Nasional
    Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

    Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

    Nasional
    Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

    Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

    Nasional
    Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

    Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com